PC PMII Bone Soroti Kelangkaan BBM dan Pelangsiran yang Tak Kunjung Ditindaklanjuti

Bone, Matarakyat24.com___ Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bone kembali menyoroti persoalan sulitnya masyarakat memperoleh bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut ditandai dengan antrean panjang di sejumlah SPBU dan semakin sulitnya masyarakat mendapatkan BBM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di tengah kondisi tersebut, PC PMII Bone turut menyoroti praktik pelangsiran BBM subsidi menggunakan jeriken dalam jumlah besar. Praktik semacam ini dinilai berpotensi mempersempit akses masyarakat terhadap BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi konsumen yang berhak.

Ketua PC PMII Bone, Zulkifli, mengatakan bahwa persoalan pelangsiran BBM bukan merupakan persoalan baru. Kasus pelangsiran BBM subsidi yang sebelumnya telah diungkap di Kabupaten Bone hingga kini dinilai belum menunjukkan tindak lanjut yang jelas dan terbuka kepada publik.

Padahal, dalam pengungkapan tersebut aparat telah mengamankan pelangsir beserta puluhan jeriken BBM dan sejumlah surat rekomendasi yang diketahui milik orang lain.

“Kalau kasusnya sudah diungkap, pelangsir sudah diamankan, barang bukti sudah ada, lalu apa tindak lanjutnya? Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses hukum terhadap kasus tersebut,” kata Zulkifli.

Menurutnya, persoalan kelangkaan BBM tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan stok di SPBU. Ada aspek distribusi dan pengawasan yang juga harus dibuka secara terang kepada masyarakat.

“Ketika masyarakat harus mengantre panjang dan kesulitan mendapatkan BBM, sementara di sisi lain pernah ditemukan pengambilan BBM subsidi dalam jumlah besar menggunakan jeriken, tentu publik berhak mempertanyakan bagaimana pengawasan distribusi BBM subsidi di Bone,” tegas Zulkifli.

PC PMII Bone menilai subsidi BBM pada prinsipnya diberikan untuk membantu masyarakat. Karena itu, apabila BBM subsidi justru ditampung atau diperjualbelikan kembali melalui praktik pelangsiran, maka tujuan subsidi berpotensi tidak tepat sasaran dan masyarakat menjadi pihak yang dirugikan.

Zulkifli juga mempertanyakan pengawasan terhadap pembelian BBM subsidi di tingkat SPBU, khususnya terhadap praktik pengambilan secara berulang dalam jumlah besar.

“Pengawasan jangan hanya dilakukan ketika kasus sudah viral atau setelah ada penangkapan. Harus ada langkah pencegahan. Jangan sampai praktik seperti ini menjadi kebiasaan dan masyarakat yang justru menanggung akibatnya melalui antrean panjang dan kelangkaan BBM,” ujarnya.

Ia juga meminta agar penanganan kasus tidak berhenti pada pelangsir di lapangan.

“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada penangkapan seorang pelangsir. Publik perlu mengetahui bagaimana BBM tersebut bisa diperoleh dalam jumlah besar, dari mana sumbernya, ke mana distribusinya, dan apakah ada pihak lain yang terlibat dalam rantai tersebut,” kata Zulkifli.

PC PMII Bone meminta pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina, serta pihak terkait segera memberikan kejelasan mengenai persoalan tersebut. Menurut Zulkifli, kelangkaan BBM yang dirasakan masyarakat tidak boleh terus berlangsung sementara persoalan distribusi dan dugaan penyalahgunaan subsidi tidak mendapatkan penyelesaian yang jelas.

“BBM subsidi adalah hak masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya menikmati subsidi justru kesulitan mendapatkan BBM, sementara ada pihak yang bisa mengambil dalam jumlah besar,” tegasnya.

PC PMII Bone menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut. Zulkifli menyebut pihaknya tidak ingin persoalan ini berhenti sebatas pemberitaan atau pernyataan di ruang publik.

“Kalau tidak ada tindak lanjut dan tidak ada kejelasan dari pihak terkait, kami siap mengonsolidasikan mahasiswa dan masyarakat untuk turun ke jalan. Aksi besar-besaran bukan lagi sekadar wacana jika persoalan ini terus dibiarkan,” tegas Zulkifli.

“Ini bukan sekadar persoalan antrean BBM. Ini menyangkut hak masyarakat dan tata kelola subsidi yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau suara masyarakat terus diabaikan, maka jalanan akan menjadi ruang bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyuarakannya,” tutup Ketua PC PMII Bone, Zulkifli.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *