SEMARANG — DPD Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Jawa Tengah menetapkan jaminan sosial dan bantuan hukum sebagai program prioritas kepengurusan periode 2026–2031. Kedua program itu disampaikan seusai pelantikan pengurus di Semarang, Sabtu (19/9/2026).
Ketua DPD ORI Jawa Tengah Sri Endahwati mengatakan, organisasinya akan mendampingi warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif, sekaligus menyediakan bantuan hukum yang selama ini dinilai mahal bagi masyarakat.
“Perlindungan hukum terasa mahal untuk rakyat. Dengan adanya ORI, bisa membantu untuk perlindungan hukum,” ujarnya.
ORI Jawa Tengah juga menyiapkan program kewirausahaan bagi generasi muda dan menargetkan pembentukan kepengurusan di seluruh kabupaten/kota.
Ketua Umum DPP ORI Andi Gani Wea berharap kepengurusan Jawa Tengah menjadi rujukan bagi daerah lain. Ia juga menyampaikan rencana kerja sama dengan Perum Bulog untuk menggelar pasar murah di sejumlah kabupaten.
Pelantikan dirangkaikan dengan peresmian kantor organisasi, penyerahan bantuan sembako, dan santunan anak yatim.
