Bandung, 11 Juni 2026 – Ketua Bidang Projo DPD Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengajak masyarakat untuk memahami secara utuh persoalan penyesuaian harga BBM Pertamax agar tidak terjebak dalam narasi yang menyesatkan dan sengaja dibangun untuk kepentingan politik tertentu.
Menurut Dedi Mulyadi, Pertamax merupakan bahan bakar minyak non-subsidi yang mekanisme penentuan harganya dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, antara lain harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, serta biaya pengadaan dan distribusi energi. Oleh sebab itu, penyesuaian harga Pertamax tidak dapat disamakan dengan kebijakan kenaikan BBM subsidi yang secara langsung menggunakan anggaran negara.
“Kami melihat adanya upaya yang secara terus-menerus merawat kekeruhan opini publik dengan menggiring seolah-olah penyesuaian harga Pertamax merupakan bentuk pengurangan atau pencabutan subsidi pemerintah. Padahal faktanya Pertamax adalah BBM non-subsidi yang memiliki mekanisme penyesuaian harga tersendiri,” ujar Dedi Mulyadi.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menilai bahwa berkembangnya narasi yang tidak utuh mengenai Pertamax berpotensi menjadi sarana penunggangan politik yang bertujuan membangun sentimen negatif terhadap pemerintah tanpa didasarkan pada pemahaman yang komprehensif mengenai tata kelola energi nasional.
“Kami menghormati kritik sebagai bagian dari demokrasi. Namun kritik harus dibangun di atas data, fakta, dan pemahaman yang benar. Jangan sampai isu Pertamax dimanfaatkan sebagai instrumen politik yang justru membingungkan masyarakat dan mengaburkan substansi persoalan yang sebenarnya,” tegasnya.
Projo DPD Jawa Barat mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarluaskan informasi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan energi nasional. Masyarakat diharapkan dapat membedakan antara BBM subsidi dan BBM non-subsidi sehingga tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang sengaja dibangun untuk menciptakan kegaduhan politik.
“Kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan politik sesaat. Ruang publik perlu diisi dengan edukasi dan informasi yang benar, bukan dengan upaya-upaya yang memperkeruh keadaan demi keuntungan politik kelompok tertentu,” pungkas Dedi Mulyadi.
