Matarakyat24.com — Transformasi digital dalam sistem perlindungan sosial perlu diarahkan untuk memastikan bantuan pemerintah diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Digitalisasi tidak cukup hanya menghadirkan teknologi dan mempercepat proses administrasi, tetapi juga harus menjamin ketepatan data, kemudahan akses, serta perlindungan hak masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, B.A., M.Sc., dalam kegiatan Sosialisasi Merajut Nusantara bertema “Transformasi Digital untuk Memperkuat Sistem Perlindungan Sosial”, Selasa (10/11/2026).
Dalam pemaparannya, Farah menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi digital telah membuka berbagai peluang pekerjaan dan usaha bagi masyarakat. Kehadiran lokapasar, platform transportasi daring, serta pekerjaan lepas memungkinkan masyarakat memperoleh penghasilan melalui berbagai cara. Namun, pola pekerjaan tersebut juga menghadirkan kerentanan baru, terutama karena pendapatan pekerja tidak selalu tetap dan kepastian pekerjaan cenderung berubah-ubah.
Menurutnya, sistem perlindungan sosial perlu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Perlindungan tidak boleh hanya berorientasi pada pola pekerjaan formal, tetapi juga harus mampu menjangkau pekerja informal dan pekerja yang menggantungkan penghasilan pada platform digital.
Farah juga menekankan pentingnya pembenahan data sebagai fondasi penyaluran bantuan sosial. Penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan kebijakan perlindungan sosial didasarkan pada kondisi masyarakat yang lebih akurat dan mutakhir.
Ia menyebutkan, Kementerian Komunikasi dan Digital melaporkan bahwa sistem penghubung layanan pemerintah telah memproses lebih dari 19,8 juta transaksi dalam uji coba digitalisasi perlindungan sosial, dengan jangkauan sekitar 5,4 juta keluarga hingga 28 September 2026.
Meski demikian, Farah mengingatkan bahwa jumlah transaksi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Hal yang lebih penting adalah ketepatan penerima, kecepatan pelayanan, kemudahan akses, serta kemampuan sistem menyelesaikan pengaduan masyarakat.
Ia turut menyoroti pentingnya layanan alternatif bagi kelompok yang menghadapi keterbatasan akses teknologi, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah dengan jaringan internet terbatas, dan keluarga yang tidak memiliki perangkat digital memadai. Karena itu, pendamping sosial dan perangkat desa tetap memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mengakses layanan.
Dalam aspek tata kelola, Farah menegaskan bahwa integrasi data harus disertai perlindungan data pribadi, pembatasan akses sesuai kewenangan, serta mekanisme pemeriksaan dan koreksi apabila terjadi kekeliruan. Pemanfaatan kecerdasan buatan dan analisis data juga perlu disertai pengawasan agar hasil pengolahan sistem tidak secara otomatis menentukan hilangnya hak seseorang tanpa proses pemeriksaan yang memadai.
Ia mengemukakan empat prioritas penguatan perlindungan sosial digital, yakni pembaruan data secara berkelanjutan, perluasan perlindungan bagi pekerja informal dan digital, penyediaan layanan inklusif dengan kanal pengaduan yang mudah diakses, serta evaluasi berdasarkan hasil yang dirasakan masyarakat.
Melalui transformasi tersebut, Farah berharap sistem perlindungan sosial Indonesia semakin adaptif, aman, dan akuntabel. Menurutnya, keberhasilan digitalisasi pada akhirnya harus terlihat dari semakin mudahnya masyarakat memperoleh hak perlindungan sosial, bukan semata-mata dari kecanggihan teknologi yang digunakan.***
