Matarakyat24.com, Padang – Melihat adanya ke anehan yang terjadi di Kota Pariaman terkhusus semenjak kepemimpinan PJ Walikota Pariaman Roberia PW Semmi Sumbar ikut dalam memantau persoalan yang cukup menyita para aktivis diSumbar.
Ketum Pengurus Wilayah (PW) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Sumbar Abdurrahman Mainanda mengatakan hari ini kita lihat bahwa PJ Walikota Pariaman diduga tidak mampu dalam mengurus Kota Pariaman, Sabtu,(25/5/2024).
“Dilihat dari surat keputusan yg bernomor 21/900/2024 yang mana dikeluarkan langsung oleh Pj Walikota Pariaman sangat tidak masuk logika birokrasi secara umum”,tuturnya.
Nanda sapaan akrapnya mengatakan dirinya melihat bahwa dalam SK tersebut secara aturan tidak ada keterlibatan kepala daerah soal keuangan, jelas itu adalah tanggung jawab OPD masing-masing, baik untuk belanja rutin dan belanja kegiatan, hal ini tentu sangat berefek dari segi pelayanan yang sangat menuntut kinerja dari dinas-dinas yang terkena imbas efek hal tersebut.
“Sebagai contoh OPD yang sangat vital di masyarakat adalah dinas Kesehatan, yang mana itu menyangkut hidup dan mati masyarakat banyak”, ungkapnya.
Dikatakan, Tidak hanya itu PW Semmi juga dapat informasi dari beberapa pemuda di Kota Pariaman bahwa PJ Walikota diduga tidak mengindahkan hasil masukan dan saran dari tim evaluator Ditjen Kemendagri.
“Dalam hal ini harmonisasi dan hubungan kerja dilingkungan Pemda Kota Pariaman, tentu kami mempunyai asumsi dan dugaan bahwa ada sosok “Invisible Hand” yang mengatur dibalik carut marut yang terjadi di pemkot pariaman”,tutupnya.
Dugaan kami yang meloloskan dan merekomendasikan Roberia sebagai PJ Walikota Pariaman, apalagi kalau dalam suasana Pilkada yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat, Jika dugaan ini benar, maka ada sosok yang kebal hukum dan relasi dalam carut marut ini, semoga dugaan kami ini salah ujar mantan sekum HmI Cabang Padang ini.
Selanjutnya Nanda kembali menyoroti adanya oknum yang mengatasnamakan lembaga pemuda yang mana seolah mendukung dan membackup PJ Walikota Pariaman.
“Sangat aneh PJ Walikota menerima surat yang secara administratif surat keorganisasian tidak layak, secara surat yang menandatangani nya hanya seorang “Sekretaris” yang secara filosofi administratif tentu dalam surat menyurat sangat tidak sah karena sekretaris haruslah didampingi disebelah nya seorang ketua atau wakil ketua dalam hal administrasi surat menyurat”,ungkapnya.
Nanda mengatakan surat yang diberikan kepada PJ Walikota Pariaman tersebut mestinya haruslah didampingi ketua atau wakil ketua, tentunya hal ini membuat malu dan mencoreng wajah lembaga pemuda khususnya kota Pariaman.
“Sebenarnya masih banyak hal yang aneh dan sangat carut marut yang terjadi di kota Pariaman maka untuk itu selaku ketua umum serikat mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) SUMATERA BARAT, organisasi dibawah naungan SI (Syarikat islam) mengintruksikan dan ikut membersamai aksi Solidaritas pemuda Kota Pariaman yang akan di lakukan pada Senin (27/5/2024) di Balai Kota Pariaman”,tutupnya.
Sebelumnya DPW Pengawal Ideologi Syarikat Islam (Perisai) juga menyatakan akan ikut membersamai aksi demonstrasi menolak kebijakan kontroversial yang dilakukan oleh PJ Walikota Pariaman.
Ketua DPW Perisai Febriyandi Putra juga akan membersamai aksi unjuk rasa bersama pemuda Kota Pariaman dan meminta Mendagri Jenderal (Purn) Tito Karnavian segera mencopot PJ Walikota Pariaman.
“DPW Perisai Sumbar meminta Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian untuk mencopot PJ Walikota Pariaman, karena kegaduhan yang ditimbulkan oleh kebijakan kontroversial yang dilakukan oleh PJ Walikota Pariaman Roberia, Kami meminta Menteri Dalam Negeri segera mencopot PJ Walikota Pariaman”,ujarnya.
Sesuai Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum DPW Perisai Sumbar akan membersamai aksi unjuk rasa besar-besaran di Kantor Walikota Pariaman.
“DPW Perisai Intruksikan kepada kader mengajak untuk ikut bersama-sama dalam aksi unjuk rasa copot PJ Walikota Pariaman, Pihaknya juga mengajak kepada seluruh Pemuda Kota Pariaman untuk aksi berjilid-jilid sampai PJ Walikota turu”,tutupnya.
