Matarakyat24.com, Jakarta – Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM. MBA. (Anggota Komisi 1 DPR RI) kembali menghadiri webinar Forum Diskusi Publik yang digelar Kominfo RI dengan tema “Menangkal Hoax dan Potensi Konflik Menjelang Pemilu 2024” melalui platform online zoom meeting pada Jumat (26/01/24).
“Partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi kunci utama kesuksesan proses demokratis ini”, ucap Sjarifuddin.
Perkembangan partisipasi masyarakat semakin meningkat. Di tahun 2020, tingkat partisipasi Pemilu berada di angka 76,09%.
Sjarifuddin juga berharap pada pemilu nanti, masyarakat semakin banyak dan antusias dalam mengikuti pemilu. Setiap warga negara berhak untuk memilih dalam momentum pemilu tersebut. Melalui hak pilihnya, warga negara berperan aktif dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan publik.
“Dan diharapkan pada pemilu nanti, masyarakat semakin banyak dan antusias dalam mengikuti pemilu ini”, harap Sjarifuddin.
Karakteristik pelanggaran pemilu menjadi ancaman serius terhadap integritas proses tersebut. Pelanggaran seperti money politics, politik identitas, dan intimidasi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemilu dan menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik.
Kerawanan serta pelanggaran pemilu pun juga beragam. Mulai dari Legal Compliance, Security/Conflict, Pelanggaran Budaya, baik secara rendah ataupun tinggi. Potensi kecurangan pemilu juga muncul melalui berbagai cara, seperti manipulasi hasil, kecurangan administratif, atau penggunaan sumber daya negara secara tidak adil. Fenomena ini dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan merugikan proses demokrasi.
Sjarifuddin mengatakan dalam closing statemen upaya dalam menangkal hoax dan potensi konflik menjelang Pemilu 2024 perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendeteksi dan memeriksa informasi.
“Dengan demikian, upaya kita dalam menangkal hoax dan potensi konflik menjelang Pemilu 2024 perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendeteksi dan memeriksa informasi. Penguatan penegakkan hukum pemilu dan pengawasan yang ketat terhadap dana kampanye dapat menjadi langkah-langkah kunci untuk menjaga integritas proses demokratis”, tutup Sjarifuddin.
