Matarakyat24.com, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Sabam Rajagukguk mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari strategi memperkuat swasembada air dan memastikan ketersediaan air yang aman, berkualitas, serta berkelanjutan bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sabam dalam Webinar bertema “Mewujudkan Swasembada Air” yang diselenggarakan secara daring pada Senin, 14 September 2026.
Sabam menegaskan bahwa air merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan kehidupan manusia. Ketersediaan air juga menjadi faktor penting bagi sektor pertanian, industri, kesehatan, hingga pembangunan nasional.
Menurutnya, persoalan air tidak dapat dilihat hanya dari perspektif ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga dari kemampuan negara dalam mengelola, mendistribusikan, dan memastikan akses air bagi seluruh masyarakat.
“Berbicara tentang air berarti berbicara tentang kebutuhan dasar yang tidak tergantikan. Tidak ada kehidupan pertanian, industri, maupun pembangunan yang dapat berjalan tanpa air,” ujar Sabam.
Ia menyampaikan bahwa masih terdapat masyarakat di sejumlah wilayah yang menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan yang mampu memperluas akses sekaligus meningkatkan ketahanan air nasional.
Sabam menyebut sejumlah langkah pemerintah yang telah dilakukan pada 2026, di antaranya pembangunan sekitar 3.000 titik air baru dalam delapan bulan pertama tahun tersebut. Selain itu, hingga akhir Juli 2026, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah menangani sejumlah titik kekeringan, irigasi sawah, dan kawasan permukiman yang menghadapi persoalan air.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan dari 39,2 persen pada 2025 menjadi 51,39 persen. Menurut Sabam, peningkatan akses tersebut merupakan bagian penting dalam memperkuat kemandirian air masyarakat.
Dalam konteks tersebut, teknologi digital dinilai memiliki peran strategis. Teknologi dapat digunakan untuk memantau ketersediaan dan kualitas air, memprediksi kebutuhan, mengawasi distribusi, mendeteksi kebocoran jaringan, serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan air.
Pemanfaatan data yang akurat dan terintegrasi juga diperlukan untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis kondisi nyata di lapangan.
Sabam menekankan bahwa pembangunan ketahanan air tidak dapat menjadi tanggung jawab satu kementerian atau lembaga saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, serta dukungan teknologi dan inovasi.
Menurutnya, swasembada air bukan sekadar memastikan tersedianya sumber air, tetapi juga membangun kemampuan untuk mengelolanya secara bijak, efisien, dan berkelanjutan.
“Perubahan besar selalu berawal dari langkah-langkah kecil, dari kepedulian dan keberanian untuk bertindak,” katanya.
Sabam berharap forum tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mendorong partisipasi berbagai pihak dalam menjaga sumber daya air.
Ia menutup pemaparannya dengan mengajak seluruh masyarakat bersama-sama memperkuat ketahanan air sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bangsa.***
