Anas Robbani Bantah Pandangan Rismon soal Kekosongan Kursi Wakil Presiden

Ket: Muhammad Anas Robbani - Pengamat Komunikasi Publik

Jakarta, 18 November 2026 – Pengamat Komunikasi Publik, Muhammad Anas Robbani, menilai wacana membiarkan jabatan Wakil Presiden (Wapres) kosong apabila terjadi kekosongan jabatan bertentangan dengan ketentuan konstitusi. Menurutnya, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pernyataan tersebut disampaikan Anas Robbani sebagai tanggapan atas pandangan Rismon Hasiholan Sianipar yang menolak pengisian jabatan Wakil Presiden dan mengusulkan agar kursi tersebut dibiarkan kosong, bahkan muncul gagasan untuk menyelenggarakan pemilihan umum ulang.

Anas menegaskan, dalam negara hukum, setiap persoalan ketatanegaraan harus diselesaikan berdasarkan aturan konstitusi, bukan berdasarkan penafsiran atau kepentingan politik tertentu.

“Menurut saya, mewacanakan kekosongan jabatan Wakil Presiden secara permanen merupakan kekeliruan dalam memahami konstitusi. UUD 1945 sudah memberikan mekanisme yang jelas apabila terjadi kekosongan jabatan tersebut. Karena itu, ketentuan konstitusi harus menjadi rujukan utama,” ujar Anas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Menurutnya, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar pilihan politik, melainkan mekanisme konstitusional yang harus dijalankan.

“Frasa menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden menunjukkan adanya kewajiban konstitusional. Artinya, ketika terjadi kekosongan, negara sudah memiliki prosedur untuk mengisinya. Tidak tepat jika kemudian muncul gagasan membiarkan jabatan tersebut kosong tanpa batas waktu,” jelasnya.

Terkait anggapan bahwa Wakil Presiden pengganti tidak memiliki legitimasi rakyat karena tidak dipilih langsung melalui Pemilu Presiden, Anas menyebut mekanisme pengisian jabatan melalui MPR juga memiliki legitimasi konstitusional.

Ia mengatakan, demokrasi tidak hanya mengenal mekanisme pemilihan langsung, tetapi juga mekanisme perwakilan yang telah diatur dalam konstitusi.

“Ketika rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilu, proses tersebut juga berada dalam kerangka aturan konstitusi. Apabila di kemudian hari terjadi kekosongan jabatan, maka mekanisme yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, proses pemilihan melalui MPR bukan tindakan di luar demokrasi, melainkan bagian dari sistem ketatanegaraan kita,” paparnya.

Anas juga menanggapi usulan penyelenggaraan pemilu ulang apabila terjadi perubahan dalam komposisi kepemimpinan nasional. Menurutnya, konstitusi Indonesia tidak mengatur pemilu sela atau pemilihan ulang khusus untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Ia menilai, mekanisme pemilihan melalui MPR merupakan jalur konstitusional yang harus ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memiliki siklus lima tahunan. Sementara itu, untuk mengatasi kekosongan jabatan Wakil Presiden, konstitusi sudah menyediakan mekanisme tersendiri. Karena itu, tidak tepat jika persoalan tersebut diarahkan pada penyelenggaraan pemilu ulang yang tidak memiliki dasar dalam mekanisme pengisian jabatan sebagaimana diatur UUD 1945,” tegasnya.

Lebih lanjut, Anas menilai kedudukan Wakil Presiden tidak dapat disamakan atau digantikan begitu saja oleh Menteri Koordinator. Ia merujuk Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden dalam menjalankan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Sementara itu, menteri-menteri memiliki kedudukan sebagai pembantu Presiden yang menangani urusan pemerintahan sesuai bidang masing-masing.

Menurut Anas, keberadaan Wakil Presiden merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang kedudukannya telah ditentukan secara konstitusional.

“Presiden memang memiliki kewenangan mengatur dan mengoordinasikan para menteri, tetapi kedudukan Wakil Presiden berbeda dengan Menteri Koordinator. Keduanya memiliki dasar dan fungsi ketatanegaraan yang tidak bisa disamakan,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar perbedaan pandangan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden tidak berkembang menjadi polemik yang dapat memperkeruh situasi politik nasional.

Menurutnya, seluruh pihak, termasuk tokoh publik dan pengamat, perlu menyampaikan pandangan secara proporsional serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme konstitusi.

Anas menilai penggunaan istilah yang berpotensi membangun persepsi negatif terhadap proses konstitusional perlu dihindari, karena dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Perbedaan pendapat dalam demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, jangan sampai perbedaan tersebut justru menimbulkan disinformasi mengenai hukum tata negara. Yang harus kita kedepankan adalah kepatuhan terhadap konstitusi dan menjaga stabilitas nasional,” pungkasnya.

Ia menegaskan, setiap wacana mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden harus dikembalikan pada ketentuan UUD 1945. Dengan demikian, kepentingan menjaga stabilitas pemerintahan dan prinsip demokrasi tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku.

Penulis: AdminEditor: Admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *