Matarakyat24.com – Pengendalian penduduk menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan dinamika kependudukan perlu dilakukan secara terencana dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah penduduk, kualitas sumber daya manusia, kebutuhan pembangunan, dan daya dukung lingkungan.
Hal tersebut disampaikan narasumber Marse Hendra Saputra dalam kegiatan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Bersama Mitra Kerja di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (21/10/2026).
Dalam pemaparannya, Marse menjelaskan bahwa pengendalian penduduk tidak sekadar membatasi jumlah kelahiran, melainkan merupakan rangkaian kebijakan untuk mengelola dinamika penduduk agar sejalan dengan kapasitas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Ia menyebutkan, perubahan jumlah dan struktur penduduk akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebutuhan pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, perumahan, hingga ketersediaan lapangan pekerjaan.
Karena itu, perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data kependudukan yang akurat agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Marse menjelaskan bahwa dinamika penduduk dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Ketiganya menjadi indikator penting untuk memahami perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu.
Selain itu, terdapat sejumlah indikator lain yang perlu diperhatikan, seperti angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR), mortalitas, persebaran penduduk, struktur umur, serta kualitas penduduk yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Menurutnya, data sensus penduduk, survei, registrasi administrasi, dan statistik resmi dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Sementara itu, proyeksi penduduk membantu pemerintah memperkirakan kebutuhan fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan layanan sosial pada masa mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Marse juga menyoroti peluang bonus demografi, yakni kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif.
Kondisi tersebut dapat menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, memperkuat inovasi, serta mengembangkan pasar domestik.
Namun, ia mengingatkan bahwa bonus demografi tidak secara otomatis memberikan keuntungan bagi negara. Peluang tersebut harus didukung investasi pada pendidikan, keterampilan, kesehatan, lapangan kerja yang layak, dan perlindungan sosial.
Selain kualitas penduduk, pengelolaan persebaran dan mobilitas penduduk juga menjadi perhatian. Pertumbuhan wilayah perkotaan dan urbanisasi harus diimbangi dengan penyediaan layanan dasar, infrastruktur, transportasi, sanitasi, serta tata ruang yang baik.
Marse turut menekankan bahwa kebijakan kependudukan harus berorientasi pada manusia dengan tetap menghormati hak, kebutuhan, dan pilihan setiap individu.
Akses terhadap informasi kesehatan reproduksi dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), misalnya, harus diberikan secara sukarela, tanpa paksaan maupun stigma. Kesetaraan peran perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan keluarga juga perlu diperkuat.
Untuk mewujudkan pengendalian penduduk yang efektif, diperlukan strategi lintas sektor melalui edukasi dan pelayanan KB yang berkualitas, peningkatan pendidikan dan keterampilan, penguatan layanan kesehatan, serta perencanaan wilayah yang responsif terhadap mobilitas penduduk.
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengintegrasikan data kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran. Sementara itu, instansi terkait perlu menyelaraskan program kependudukan dengan sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan pembangunan keluarga.
Kader serta komunitas masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi dan membantu masyarakat memperoleh akses pelayanan. Dukungan perguruan tinggi dan mitra lainnya diperlukan dalam analisis data, inovasi, edukasi, serta evaluasi program.
Marse menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian penduduk membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Melalui pengelolaan kependudukan berbasis data, peningkatan kualitas manusia, serta kebijakan yang memperhatikan hak dan kesejahteraan masyarakat, pengendalian penduduk diharapkan mampu mendukung pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.***
