MATARAKYAT24, DHARMASRAYA –Pegiat lingkungan Kabupaten Dharmasraya, Bung Tanol, menyoroti minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam mengantisipasi dan menangani dampak fenomena musiman El-Nino, khususnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Menurutnya, kesiapan infrastruktur penanggulangan Karhutla di tingkat daerah masih tertinggal jauh dari kebutuhan riil di lapangan, sehingga membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya seperti gelagapan dalam menghadapinya.
“Padahal wilayah Dharmasraya merupakan salah satu daerah yang rentan terhadap ancaman kekeringan ekstrem dan Karhutla setiap tahunnya, itu dibuktikan, dari banyaknya spot Karhutla di Kabupaten Dharmasraya selama dua minggu belakangan,” terangnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Bung Tanol menyusul evaluasi berulang terhadap penanganan Karhutla di berbagai titik rawan. Ia menilai bahwa pemerintah daerah belum secara serius mengalokasikan pengadaan alat utama penanggulangan Karhutla yang adaptif terhadap kondisi geografis lokal yang cukup menantang dan didominasi oleh medan perkebunan serta kawasan hutan sekunder.
“Salah satu sarana paling krusial yang mendesak untuk segera diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah armada kendaraan khusus yang mampu menjangkau titik api di wilayah pedalaman sekalipun,” sebutnya, Senin (31/8/2026).
Spesifikasi kendaraan tersebut, dinilai Bung Tanol sangat vital mengingat banyak titik api di Dharmasraya terletak di area perkebunan rakyat atau kawasan terpencil yang memiliki akses jalan tanah berat dan tidak dapat dilalui oleh armada pemadam kebakaran konvensional.
“Keterbatasan armada ini sempat berujung pada kendala fatal di lapangan, seperti insiden kebakaran lahan di Kecamatan Timpeh beberapa waktu lalu, pada tanggal 22 Agustus lalu. Saat itu, petugas pemadam kebakaran dikabarkan tidak mampu menjangkau titik api secara maksimal karena keterbatasan mobilitas dan kemampuan teknis armada yang mereka miliki, sehingga api sempat meluas sebelum akhirnya berhasil dipadamkan pada sehari setelahnya, dan itu, juga terjadi tiga spot karhutla di dua wilayah Dharmasraya baru-baru ini,” terangnya.
Selain pemenuhan armada darat yang mumpuni, Bung Tanol juga mendesak Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk segera menambah jumlah pos penjagaan strategis di daerah-daerah rawan Karhutla.
Penambahan posko ini, harus dilakukan melalui pemetaan daerah rawan dan juga dibarengi dengan penambahan kuota personel pemadam kebakaran dan tim Reaksi Cepat (TRC) agar respons terhadap laporan kebakaran bisa dilakukan dalam hitungan menit sebelum api menjadi besar.
Langkah penambahan pos dan personel tersebut dianggap sangat rasional dan mendesak, mengingat fenomena El-Nino bukanlah bencana yang datang secara tiba-tiba, melainkan siklus musiman yang berulang setiap tahun. Siklus yang dapat diprediksi ini seharusnya menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk beralih dari pola penanganan yang bersifat reaktif menjadi pola kesiapsiagaan yang terstruktur dan berkelanjutan.
“Sementara, untuk saat ini, Dharmasraya hanya memiliki 5 Pos penjagaan dengan masing-masing pos ditempatkan 3 sampai 4 personel, padahal idealnya Kabupaten Dharmasraya memiliki Pos penjagaan pada setiap Kecamatan dengan jumlah personel 6 orang pada setiap sift. Sedang, untuk armada, Dharmasraya punya 5 mobil pemadam yang siap tempur, namun sayangnya tidak satupun spesifikasinya untuk dapat menaklukan medan yang sulit diakses, tak satupun yang Double Gardan,” ungkap Tanol.
Lebih lanjut, Bung Tanol menegaskan bahwa dampak buruk dari fenomena El-Nino seperti Karhutla sebenarnya sangat bisa untuk dimitigasi sejak jauh-jauh hari melalui pemetaan wilayah rawan, sosialisasi intensif kepada petani, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pembakaran lahan.
Tanol yakin, mitigasi yang terencana akan mampu menekan kerugian ekologis, ekonomi, serta kesehatan masyarakat akibat kabut asap yang sering kali ditimbulkannya.
Terakhir, Bung Tanol berharap pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Dharmasraya segera duduk bersama untuk mengevaluasi alokasi anggaran penanggulangan bencana dalam APBD. Perlindungan terhadap keselamatan warga dan kelestarian lingkungan hidup di Bumi Ranah Cati Nan Tigo ini harus ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan daerah ke depan.
