BONE, Matarakyat24.com___ Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone bersama aliansi Cipayung Plus dan BEM se-Kabupaten Bone menggelar aksi unjuk rasa damai, gerakan moral ini secara tegas menuntut evaluasi total terhadap sejumlah kebijakan strategis nasional serta mengkritisi lambatnya penyelesaian berbagai persoalan daerah di Kabupaten Bone.
Ketua Umum HMI Cabang Bone, Andi Miftahul Amri, menegaskan bahwa turunnya kader hijau-hitam ke jalan merupakan manifestasi dari fungsi kontrol sosial. HMI berkomitmen penuh untuk mengawal agar setiap kebijakan yang digulirkan pemerintah baik pusat maupun daerah tetap berada pada jalur yang berpihak kepada rakyat.
“Kami hadir bukan untuk menghambat program pembangunan, tetapi HMI berdiri di sini sebagai penjamin transparansi. Kami ingin memastikan setiap kebijakan efektif, akuntabel, dan benar-benar menjawab kebutuhan riil umat dan bangsa. Evaluasi adalah bagian krusial yang tidak boleh diabaikan dalam proses pembangunan,” ujar Andi Miftahul Amri dalam pernyataan resminya, Kamis (17/6)
Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Bone membawa dua isu nasional yang krusial untuk segera dievaluasi di tingkat akar rumput:
1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG): HMI mendesak adanya pengawasan berlapis dan ketat dalam pelaksanaannya. Hal ini diperlukan agar program strategis ini tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak gizi maksimal bagi generasi penerus tanpa celah penyelewengan birokrasi.
2. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP): HMI meminta pemerintah meninjau ulang pola implementasi di lapangan. Kader hijau-hitam mendesak agar arah pelaksanaan program dikembalikan pada tujuan awal, yakni memperkuat ketahanan ekonomi perdesaan dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat arus bawah.
Selain mengawal isu nasional, Andi Miftahul Amri juga memaparkan rapor merah Pemda Bone terkait rentetan persoalan lokal yang dinilai jalan di tempat. HMI mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah konkret atas isu krusial:
Beberapa poin krusial yang dideklarasikan di depan umum meliputi Layanan Dasar Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bone, Praktik Tambang Ilegal di Kabupaten Bone, Penyalahgunaan BBM Subsidi di Kabupaten Bone, Pengangkatan 17 Tenaga Ahli di Kabupaten Bone, Polemik Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Bone
Didampingi Arfah Ramli selaku Jenderal Lapangan, mendesak Pemda Kabupaten Bone untuk segera membuka ruang dialog yang konstruktif dan inklusif.
“HMI mengajak seluruh elemen, termasuk jajaran birokrasi, untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bone yang lebih maju, transparan, dan berkeadilan. ,” pungkas Andi Miftahul Amri.
HMI Cabang Bone menegaskan akan tetap konsisten mengawal perkembangan tuntutan ini dan siap menggalang gerakan gelombang massa yang lebih besar apabila aspirasi ini diabaikan oleh para pemangku kebijakan.
