Oleh: Aris Tama, S.H
Ketua Armada
Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menghadapi tantangan yang tidak mudah kedepan. Setelah dirilisnya hasil survey terkait dengan kepuasan atas kinerja Pemerintahan Prabowo beberapa waktu lalu, Indonesia masih menjadi sorotan dunia atas banyaknya problem lingkungan yang terjadi.
*Dialihkannya Food Estate dari Kalimantan ke Papua*
Program yang berulangkali gagal sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden Jokowi ini kembali digaungkan oleh Presiden Prabowo atas ambisinya mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat banyaknya kritik tajam yang muncul dari berbagai kalangan aktivis lingkungan, mulai dari soal konflik lahan dengan masyarakat adat hingga ancaman deforestasi.
*Polemik Pagar Bambu di Tangerang*
Pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 di Tangerang ini sempat menjadi misteri beberapa waktu lalu. Walaupun kini sudah dicabut oleh tim gabungan yang terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, instansi terkait serta masyarakat nelayan dan kemudian akan dijadikan barang bukti untuk proses hukum. Fenomena ini menjadi atensi serius dari publik yang meminta agar proses penyelesaian secara transparan dan menindak dengan tegas pelaku dibalik adanya pagar bambu ini.
*Pencemaran Laut yang disebabkan oleh Penambangan Timah*
Laporan dari Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) tahun 2016 menyebutkan bahwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 124.838 ha lahan bekas penambangan timah, yang terdiri dari 79.163 ha di Pulau Bangka dan 45.675 ha di Pulau Belitung. Luasnya lahan bekas tambang tersebut mengindikasikan bahwa adanya degradasi lahan yang berdampak negatif bagi lingkungan diantaranya kerusakan bentang lahan, kerusakan sifat fisik, tercampurnya lapisan olah tanah dan tanah bawah, rendahnya kandungan bahan organik dan paparan lapisan tanah yang mengandung limbah berbahaya.
Beberapa problem tersebut menuntut kepiawaian Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan dalam mengendalikan dinamika yang terjadi. Jangan sampai gejolak isu lingkungan yang terjadi di Indonesia bertolak belakang dengan spirit yang disampaikan oleh Prabowo dalam pertemuan dengan Sekjend PBB pada 17 November 2024 lalu. Ini tentu akan menjadi pertaruhan reputasi seorang Presiden Prabowo di mata dunia khususnya PBB.