Lima Puluh Kota – Musyawarah Kabupaten (Musykab) Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Kabupaten Lima Puluh Kota berlangsung sukses di Aula Rumah Dinas Bupati Lima Puluh Kota, Minggu (14/6/2026). Forum tertinggi organisasi sepak takraw tingkat kabupaten tersebut menjadi momentum evaluasi, konsolidasi, sekaligus penyusunan arah baru pengembangan sepak takraw di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Kegiatan ini dihadiri Perwakilan KONI Kabupaten Lima Puluh Kota Riza Rahmawati, Pembina PSTI Kabupaten Lima Puluh Kota Aidil Fitri, Ketua PSTI periode sebelumnyaDoni Sartika, S.IP DT.Kuto Marajo, jajaran pengurus, pelatih, atlet, serta insan sepak takraw dari berbagai wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Dalam sambutannya, Ketua PSTI Kabupaten Lima Puluh Kota periode sebelumnya, Doni Sartika, S.IP DT.Kuto Marajo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya selama memimpin organisasi tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap kepengurusan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan roda organisasi.
“Terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan selama ini. Kami menyadari masih terdapat berbagai kekurangan, namun seluruh program dan tanggung jawab organisasi telah diupayakan semaksimal mungkin,” ujarnya.
Doni menjelaskan bahwa selama masa kepemimpinannya tidak terdapat agenda Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang menjadi ajang utama pembuktian prestasi cabang olahraga sepak takraw. Kondisi tersebut membuat capaian prestasi daerah belum terlihat secara optimal.
Meski demikian, ia menilai fondasi organisasi dan komunikasi dengan berbagai pihak tetap berjalan dengan baik. Doni juga berpesan kepada kepengurusan yang baru agar menjaga kekompakan, membangun kesamaan visi, serta memperkuat koordinasi internal organisasi sebagai kunci kemajuan PSTI ke depan.
“Kekompakan, satu visi, dan koordinasi yang baik di antara pengurus merupakan modal utama untuk memajukan organisasi dan meningkatkan pembinaan atlet,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berjalan baik. Menurutnya, Bupati Lima Puluh Kota selalu menunjukkan komitmen dan dukungan terhadap pengembangan olahraga sepak takraw di daerah.
Sementara itu, Pembina PSTI Kabupaten Lima Puluh Kota, Aidil Fitri, menegaskan bahwa sepak takraw merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki sejarah prestasi membanggakan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Oleh karena itu, prestasi yang telah diraih selama ini harus menjadi motivasi bagi generasi penerus untuk terus berjuang mengharumkan nama daerah.
“Sepak takraw Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki rekam jejak prestasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Di balik setiap medali terdapat kerja keras atlet, pelatih, dan seluruh pihak yang terlibat. Pada Porprov 2012 kita berhasil meraih medali emas, dan semangat juang itu harus kembali kita bangkitkan,” ujarnya.
Musykab kemudian menetapkan M. Alfathoni sebagai Ketua PSTI Kabupaten Lima Puluh Kota periode berikutnya. Alfathoni menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas amanah yang diberikan oleh seluruh insan sepak takraw.
Ia berkomitmen untuk mendorong kemajuan organisasi melalui penguatan tata kelola, peningkatan pembinaan atlet, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak baik di internal maupun eksternal organisasi.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Amanah ini akan kami ikhtiarkan sebaik mungkin untuk kemajuan organisasi, pengembangan pembinaan atlet, serta membangun koordinasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, seluruh peserta juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya Bupati Lima Puluh Kota, yang telah memfasilitasi penyelenggaraan Musykab dengan menyediakan Aula Rumah Dinas Bupati sebagai lokasi kegiatan.
Melalui kepengurusan baru yang terbentuk, PSTI Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mampu memperkuat pembinaan atlet sejak usia dini, menjaga tradisi prestasi, serta mengembalikan kejayaan sepak takraw daerah pada berbagai ajang kompetisi tingkat provinsi maupun nasional.***
