Matarakyat24.com, Jakarta Timur, 11 Juli 2026 — Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi Indonesia. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan yang diselenggarakan pada Sabtu, 11 Juli 2026, di Jalan Pandu No. 93 RT 001/RW 005, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, dengan menghadirkan Dr. Afdhal Mahatta, S.H., M.H., Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur, sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, Dr. Afdhal Mahatta menegaskan bahwa hak memilih dan hak menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang harus dijamin bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya, demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu secara rutin, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memastikan setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.
Ia menjelaskan bahwa berbagai regulasi telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan hak politik penyandang disabilitas. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi beragam tantangan, mulai dari keterbatasan data, aksesibilitas fasilitas pemungutan suara, hingga stigma sosial yang masih menghambat partisipasi kelompok disabilitas.
“Meruntuhkan berbagai hambatan tersebut merupakan langkah penting agar hak konstitusional tidak berhenti sebagai norma hukum semata, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.
Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal di luar pintu bilik suara. Pemilu yang inklusif harus mampu menghadirkan akses yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.
Melalui kegiatan ini, peserta diajak memahami bahwa perlindungan hak politik penyandang disabilitas merupakan bagian dari upaya memperkuat demokrasi yang berkeadilan, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.***
