MATARAKYAT24, DHARMASRAYA –Tak perlu waktu lama untuk beradaptasi, Fadli Aulia, Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya yang baru saja 2 minggu dilantik melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Senin (20/7/2026) lalu, langsung bergerak cepat turun ke lapangan. Kader muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menggelar Reses Tahap II pada 7 hingga 8 Agustus 2026 untuk menyerap berbagai persoalan krusial warga di Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Koto Besar.
Sebagai sosok yang dikenal dekat dan menjadi salah satu figur kepercayaan Bupati Annisa Suci Ramadhani, kehadiran Fadli disambut hangat oleh warga. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat tidak hanya mengusulkan pembangunan fisik, tetapi juga menyampaikan rintihan terkait kebutuhan dasar, ekonomi keluarga, hingga masa depan generasi muda
Salah satu keluhan utama yang mencuat di lapangan adalah semakin terbatasnya kemampuan keuangan nagari. Kondisi ini membuat pemerintah nagari kewalahan memenuhi tingginya kebutuhan infrastruktur masyarakat, seperti jalan dan fasilitas umum.
Selain itu, masalah jaminan kesehatan juga menjadi perhatian serius. Warga mengeluhkan adanya status kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat miskin yang mendadak tak aktif. Menanggapi hal ini, Fadli mengimbau warga untuk tidak panik dan segera berkoordinasi dengan pihak terkait.
“Terkait hal ini, masyarakat tinggal berkoordinasi dengan Dinas Sosial ataupun melalui pemerintah nagari, kalau ada kendala nanti kita bantu komunikasikan dengan pihak terkait” terang politisi muda PKB tersebut.
Untuk sektor pemulihan ekonomi dan UMKM, Fadli mendorong penguatan kelompok usaha masyarakat agar tidak sekadar bertahan, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja baru di daerah.
“Untuk persoalan UMKM, kita mendorong masyarakat masuk ke program One Village One Product (OVOP) yang telah dijalankan oleh Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan Bupati Annisa Suci Ramadhani dan Wakil Bupati Leli Arni,” ungkapnya.
Di bidang pertanian dan perkebunan, warga juga menaruh harapan besar agar Fadli mampu memfasilitasi program pusat dapat di akses mudah oleh masyarakat seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan bantuan sarana prasarana (sarpras) pertanian.
“Program PSR atau replanting ini sudah berjalan di Dharmasraya. Agar pemanfaatannya maksimal, masyarakat kita minta aktif berkoordinasi dengan Dinas Pertanian maupun PPL terkait program dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),” tambah Fadli.
Aspirasi lain yang tak kalah menyedot perhatian adalah minimnya lapangan kerja bagi generasi muda serta permohonan perluasan program beasiswa pendidikan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa melanjutkan sekolah
Fadli menegaskan bahwa seluruh keluhan dan masukan yang dihimpun selama dua hari masa reses akan menjadi catatannya untuk diperjuangkan di parlemen sesuai kewenangan yang ada.
“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Semua aspirasi yang disampaikan akan kami catat dan perjuangkan di lembaga DPRD,” tegas Fadli.
Ia menambahkan, interaksi langsung di lapangan sangat vital agar kebijakan pembangunan daerah tidak sekadar berpatokan pada laporan administratif, melainkan benar-benar menjawab realita yang dihadapi warga. Fadli pun berharap sinergi antara DPRD, Pemkab, Pemerintah Nagari, dan masyarakat terus diperkuat demi menyelesaikan persoalan daerah secara bertahap dan tepat sasaran.
