Mata Rakyat24/Dharmasraya- Marak Konflik Perusahaan dan Masyarakat di Dharmasraya, Presidium Forum Mahasiswa Angkat Bicara: Pemerintah Harus Tegas!
Konflik antara masyarakat dan perusahaan di Kabupaten Dharmasraya kembali menjadi sorotan. Kali ini, suara kritis datang dari Presidium Forum Mahasiswa Dharmasraya, Gilang Permana, yang mempertanyakan sikap dan peran Pemerintah Daerah dalam merespons konflik yang terus berulang tanpa penyelesaian konkret.
“Jangan biarkan masyarakat berhadapan langsung dengan perusahaan. Pemerintah harus hadir, tegas, dan arif dalam menyikapi persoalan seperti ini,” ujar Gilang, Rabu (4/6/2025).
Pernyataan ini muncul menyusul konflik yang baru-baru ini mengemuka antara masyarakat Koto Nan Empat Dibawuh dengan PT Bukit Raya Mudisa (BRM). Perseteruan tersebut memanas hingga pihak perusahaan melaporkan Niniak Mamak setempat ke Polda Sumatera Barat, sementara masyarakat menggelar aksi protes di lingkungan PT BRM.
Menanggapi situasi yang memanas, Bupati Dharmasraya memanggil pihak PT BRM untuk membahas akar persoalan. Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa sumber konflik berasal dari multitafsir terhadap perjanjian yang ada antara kedua belah pihak.
“Bupati sendiri sudah menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan konflik ini dalam waktu sepekan. Namun hingga kini belum terlihat tanda-tanda penyelesaiannya,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa jika konflik seperti ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan semakin meruncing dan menciptakan ketegangan sosial yang lebih luas.
“Sampai kapan masyarakat dibiarkan sendiri? Patut kita pertanyakan di mana peran pemerintah daerah,” tegasnya.
Masalah belum selesai, konflik lain pun kembali mencuat. Kali ini melibatkan masyarakat Nagari Koto Padang dengan PT Dharmasraya Lestarindo (DL). Gilang menilai, konflik yang berulang ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam hubungan antara masyarakat dan perusahaan di daerah tersebut.
“Diduga ada hal-hal yang belum diselesaikan oleh pihak investor, terutama menyangkut hak-hak masyarakat yang terdampak oleh keberadaan usaha mereka,” ucapnya.
Menanggapi rangkaian konflik tersebut, Gilang meminta Bupati Dharmasraya untuk segera bertindak menyelesaikan polemik yang ada.
Ia juga menegaskan bahwa jika terbukti ada perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat, pemerintah harus berani memberikan peringatan keras bahkan merekomendasikan pencabutan izin usaha kepada instansi terkait.
“Ini bukan hanya untuk PT BRM dan PT DL, tapi harus berlaku adil untuk seluruh perusahaan yang beroperasi di Dharmasraya,” pungkasnya.
