Matarakyat24.com – Direktur Ekskutif CSIIS (Center for Strategic on Islamic and International Studies) Dr M Sholeh Basyari menganalisa perseteruan antara politisi PKB dan NU tak kunjung selesai, apakah ini imbas dari kuatnya kepentingan politik seseorang?
“Nahdliyin sekarang sedang asyik menonton adu ‘mekanik politik’ secara gratis antara Kramat Raya (PBNU) dengan Raden Saleh (PKB).Kita nikmati saja. Yang jelas nahdliyin sedang menonton pertempuran politik secara gratis, tutur Dr M Sholeh Basyari dalam pesan singkatnya kepada Wahana Media, Sabtu (3/8/2024).
Belakangan, imbuh Sholeh, konflik PBNU Vs PKB bisa disebut menuju puncak. Seminggu pasca Mukernas PKB yang salah satu keputusannya adalah penyelenggaraan muktamar PKB pada akhir tahun ini, tiba-tiba PBNU melalui Sekjen Saifullah Yusuf langsung membentuk pansus tim lima. Tim ini tugas utamanya adalah mengambil alih PKB dari Ketua Umum sekarang, Muhaimin Iskandar.
“Demi merespon dan membendung operasi tim lima, Raden Saleh gencar mensosialisasikan kembali isu MLB PBNU. Isu MLB PBNU yang pertama-tama digulirkan Kiai Imam Jazuli Cirebon, ternyata bukan fatamorgana. Dan ini bukan isu baru,” urainya.
Sholeh memaparkan perihal buktinya PBNU juga ‘ngebut’ serta kerja maraton yang kabarnya untuk mengejar target muktamar PKB versi Kramat Raya awal September tahun ini.
“Lukman Edy (LE) Sekjen PKB terlama, sudah mendapat prioritas pertama, diundang oleh tim lima. Pada kesempatan tersebut, LE setidaknya menyampaikan dua hal: tentang dewan syuro dan manajemen keuangan DPP PKB,” terangnya.
Sepertinya begitu, jelas Sholeh, Raden Saleh sendiri melihat bahwa posisi Ketum PBNU sangat strategis sebagai jangkar dan hulu semua kepentingan politik di NU. Kepentingan politik dalam konteks ini adalah Ketum PBNU sebagai penentu siapa ketum PKB dan juga kepada siapa dapat kursi Menteri Agama. Saya melihatnya seperti itu.
“Saya mendengar begitu. Kubu Muhaimin awalnya ingin segera menggelar MLB NU, kira-kira satu semester setelah pelantikan kabinet Prabowo Gibran. Bagi Muhaimin, posisi Ketum PBNU, strategis setidaknya dari dua sisi ini: sebagai hulu semua aktivitas politik nahdliyin, termasuk PKB. Serta, sebagai instrumen ‘magang’ sebagai RI 1 atau 2,” terangnya.
Sholeh menuturkan perihal rencana MLB PBNU itu, didesakkan sekarang tidak saja atas pertimbangan rebutan momentum slot kabinet antara PKB dengan PBNU, tetapi yang lebih substantif adalah sebagai “jalan pintas’ bagi Muhaimin untuk mendeklarasikan diri sebagai pewaris tunggal tahta politik NU.
Penentuan satu semester pasca pelantikan kabinet, lanjut Sholeh, adalah waktu terukur untuk memetakan PCNU dan PWNU luar Jawa yang mayoritas adalah orang-orang Kementerian Agama. Jadi butuh waktu.
“Dengan posisi yang kuat seperti itu, Muhaimin tidak dipusingkan oleh sirkulasi elit di PKB. Ketum PKB selanjutnya tidak harus tokoh sentral seperti dirinya. Justru sebagai Ketum PBNU, Muhaimin diuntungkan oleh figur Ketum PKB yang biasa-biasa saja,” paparnya.
Sholeh mengatakan sebagai hulu semua kepentingan politik NU, Ketum PBNU berhak menentukan Ketum PKB dan Menteri Agama. Dengan mengendalikan hulu semua kepentingan politik NU, Muhaimin, memudahkan baginya untuk melakukan konsolidasi dan mendapatkan legitimasi kaum nahdliyyin, dengan total jumlah sekitar 60% warga Indonesia. Dengan matematika politik seperti ini, Ketum PBNU sejatinya tengah magang sebagai capres atau cawapres.
“Itulah, yang saya lihat kepentingan di balik isu-isu itu. Kita lihat saja, di mana akhir perseteruan politik yang masing-masing menggunakan institusi. Hari ini, nahdliyin sedang menonton adu ‘Mekanik Politik’ secara gratis,” pungkasnya.(BJP)
