MATARAKYAT24, PADANG –Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum anggota Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat terhadap seorang Polisi Wanita (Polwan) kini menyedot perhatian publik secara luas. Peristiwa yang diduga terjadi di ruangan kerja pelaku pada 15 Januari 2026 tersebut memicu desakan kuat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang agar proses hukum dapat berjalan secara transparan, profesional, dan berkeadilan.
Lewat unggahan di akun Instagram resminya, LBH Padang membeberkan bahwa korban sejatinya telah menempuh berbagai mekanisme hukum demi menuntut keadilan. Langkah yang diambil tak main-main: mulai dari pengaduan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), pelaporan tindak pidana, hingga melayangkan pengaduan langsung ke Markas Besar (Mabes) Polri.
Namun, LBH Padang menilai dinamika penanganan perkara ini masih diwarnai sejumlah kendala yang memicu tanda tanya besar di masyarakat terkait akuntabilitas dan transparansinya.
“Setiap korban berhak memperoleh rasa aman, perlindungan hukum, dan kepastian atas proses hukum yang adil,” tegas LBH Padang dalam pernyataan resminya.
LBH Padang mendesak agar seluruh rangkaian penegakan hukum dilakukan secara independen dan objektif, serta bersih dari segala bentuk intimidasi maupun intervensi yang berpotensi mencederai proses penyelidikan
Di tengah proses yang berjalan, masyarakat diimbau untuk terus mengawal perkembangan kasus ini secara kritis dengan tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah. Pengawasan publik yang objektif dinilai menjadi krusial untuk memastikan keadilan benar-benar tegak bagi semua pihak.
Merespons dinamika tersebut, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumatera Barat mengonfirmasi bahwa laporan yang masuk telah ditindaklanjuti. Pihaknya menegaskan dugaan pelanggaran etik maupun aturan yang dilaporkan saat ini sedang diproses secara marathon sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
