MATARAKYAT24.Com– SAMARINDA, Badko HMI Kaltim-Kaltara siap mengepung kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk menuntut tindak lanjut terkait insiden berulang kapal tongkang yang menabrak pilar Jembatan Mahakam. Insiden terbaru terjadi pekan lalu, yang menjadikan ini sebagai kejadian ke-22 dalam catatan pihak DPRD Kaltim. Hal ini memicu kemarahan besar di kalangan mahasiswa dan masyarakat.
Putra, Ketua Umum Badko HMI Kaltim-Tara, menyatakan bahwa insiden ini adalah bentuk kelalaian yang tak bisa dibiarkan. “Jembatan Mahakam adalah infrastruktur vital bagi Samarinda. Setiap tabrakan tongkang menimbulkan risiko besar yang mengancam konstruksi jembatan,” kata Putra. Ia menuntut agar Kepala KSOP dan GM Pelindo Kota Samarinda segera dievaluasi dan dicopot jika terbukti lalai dalam melaksanakan tugas pengawasan.
Tahun demi tahun, kejadian serupa terus berulang, menambah deretan catatan buruk yang tak kunjung mendapat perhatian serius. Masyarakat Samarinda tak bisa lagi menerima alasan kelalaian semata. Sebagai lembaga yang berwenang, Pelindo seharusnya memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat di jalur perairan sekitar jembatan. Namun, ketidakmampuan ini justru menambah kekhawatiran besar akan keselamatan publik.
Pihak Badko HMI Kaltim-Tara mengingatkan, sejarah kelam bencana yang terjadi pada 2011 dengan runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara, yang menewaskan puluhan orang, tidak boleh terulang di Jembatan Mahakam. Putra menegaskan bahwa tindakan tegas harus diambil sebelum terlambat. “Jangan sampai tragedi yang menyakitkan itu kembali terjadi. Kami tak akan diam,” tegas Putra.
Pengawasan di jalur sungai, menurut Putra, sangat lemah. Meskipun Pelindo sudah menjadi subholding kapal tunda dan jasa maritim, kejadian-kejadian yang terus berulang menunjukkan adanya kelalaian yang jelas. “Pelindo memiliki kewenangan dan fasilitas. Kenapa sampai 22 kali kejadian seperti ini terjadi? Ini sudah di luar batas kewajaran,” tambahnya.
Badko HMI Kaltim-Tara, yang sangat khawatir akan keselamatan warga, sudah menyiapkan langkah konkret. Mereka akan melakukan Rapat Tindak Lanjut (RTL) dengan DPRD Provinsi Kaltim untuk mendesak agar kasus ini segera ditindaklanjuti. “Jika tidak ada tindakan nyata, kami akan mengepung kantor Pemprov dan DPRD Kaltim,” ancam Putra dengan penuh keyakinan.
Rakyat Kaltim kini semakin resah. Setiap kali melintasi Jembatan Mahakam, ketakutan akan terjadinya insiden besar semakin menggelayuti pikiran mereka. Jembatan yang seharusnya menjadi kebanggaan, kini menjadi momok yang mengancam. Inilah waktu yang tepat bagi pemerintah dan instansi terkait untuk segera menunjukkan tindakan nyata, bukan hanya sekadar janji.
Pemerintah Provinsi Kaltim dan DPRD Kaltim harus segera mengambil langkah tegas. Jika tidak, maka mereka akan menghadapi gelombang aksi besar dari mahasiswa yang tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan jawaban pasti dan tindakan yang sesuai. Masa depan Jembatan Mahakam dan keselamatan ribuan warga Samarinda tergantung pada keputusan yang akan diambil dalam waktu dekat.
