Matarakyat24.com – Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi kepemiluan. Jika sebelumnya televisi, radio, dan surat kabar menjadi sumber utama informasi politik, kini media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook menjadi ruang utama penyebaran informasi sekaligus pembentukan opini publik.
Kondisi tersebut menempatkan konten kreator pada posisi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang jujur, demokratis, dan berintegritas.
Hal itu disampaikan Ir. Eugenius Kau Suni, ST., MT., Sekretaris Jenderal Asosiasi Konten Kreator Nusantara (AKKuN) sekaligus praktisi teknologi informasi, dalam kegiatan KPU Goes to Campus bertajuk Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan kepada Kelompok Pemilih Rentan, Marjinal, dan Pemula, Minggu (15/11/2026).
Dalam pemaparannya, Eugenius yang akrab disapa Egi Suni menjelaskan bahwa konten kreator saat ini tidak sekadar bertugas menghasilkan konten menarik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam membangun kesadaran dan literasi politik masyarakat.
Ia menguraikan lima peran strategis konten kreator dalam mendukung demokrasi.
Pertama, sebagai educator atau pendidik yang memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemilu. Kedua, information provider atau penyedia informasi yang menyajikan data dan fakta kepemiluan. Ketiga, fact checker atau pemeriksa fakta yang memastikan kebenaran informasi sebelum disebarluaskan.
Keempat, campaign for awareness atau penggerak kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi pemilih. Kelima, digital democracy ambassador atau duta demokrasi digital yang mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.
Menurut Egi, partisipasi rakyat merupakan wujud nyata kedaulatan dalam sistem demokrasi. Tanpa keterlibatan masyarakat, pemilu kehilangan esensi sebagai sarana untuk menentukan arah kebijakan dan masa depan bangsa.
Karena itu, konten kreator harus mampu mendorong masyarakat, khususnya Generasi Z yang merupakan kelompok pemilih pemula dan pengguna aktif media sosial, agar lebih memahami hak politiknya.
Namun, derasnya arus informasi digital juga menghadirkan tantangan serius. Informasi yang benar kerap bercampur dengan hoaks dan disinformasi sehingga masyarakat membutuhkan kemampuan literasi digital yang memadai.
Salah satu ancaman yang menjadi perhatian adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk membuat konten manipulatif melalui deepfake dan voice cloning.
Teknologi tersebut memungkinkan gambar, suara, maupun video dimanipulasi sehingga tampak meyakinkan. Jika tidak diantisipasi, konten semacam ini berpotensi menggiring opini publik dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kandidat maupun proses pemilu.
Untuk itu, Egi menekankan pentingnya prinsip saring sebelum sharing. Setiap informasi yang berkaitan dengan politik dan kepemiluan harus diperiksa sumber, konteks, serta kebenarannya sebelum dipublikasikan.
Selain kemampuan memverifikasi informasi, etika digital juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan para konten kreator.
Mereka diingatkan agar tidak memproduksi maupun menyebarkan konten yang mengandung ujaran kebencian, provokasi, dan narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Konten yang dihasilkan seharusnya bersifat edukatif, menyejukkan, serta mampu membangun kesadaran politik yang sehat dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum, termasuk UU ITE dan aturan platform digital.
Egi juga mengajak para konten kreator untuk mengambil peran sebagai agen perubahan dalam kehidupan demokrasi. Mereka diharapkan tidak hanya mengejar popularitas melalui konten viral, tetapi juga aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih, memeriksa rekam jejak kandidat, dan menolak politik uang.
Kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan ini juga menghadirkan Capt. Ir. Aloysius Sigit Haryono, ST., MT., Ph.D., yang mengangkat nilai-nilai Shorinji Kempo dalam kehidupan sehari-hari, serta Dr. Drs. Amri Yusra, M.Si., yang membahas peran komunitas Kenshi dalam mengawal demokrasi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda dan komunitas digital, semakin memiliki kesadaran untuk menjadi pemilih yang cerdas sekaligus pengguna media sosial yang bertanggung jawab.
Dengan demikian, ruang digital tidak hanya menjadi tempat pertukaran informasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat literasi politik dan mewujudkan pemilu yang berintegritas.***












