Jakarta, 10 Agustus 2026 — Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap situs palsu dan berbagai modus penipuan digital ketika mengakses informasi mengenai program perlindungan sosial pemerintah. Pegiat Literasi Digital Dr. Niko Efriza menegaskan bahwa keamanan data pribadi harus menjadi perhatian utama di tengah semakin luasnya penggunaan layanan pemerintahan berbasis digital.
Dalam Webinar “Literasi Digital untuk Mempermudah Akses Program Perlindungan Sosial”, Niko menjelaskan bahwa dunia digital kini bukan lagi ruang yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, perbankan hingga bantuan sosial, semakin terhubung dengan sistem digital.
Menurutnya, NIK merupakan data yang sangat penting sehingga harus dijaga kerahasiaannya. Masyarakat diminta berhati-hati ketika diminta menyerahkan NIK, nomor Kartu Keluarga, foto KTP, maupun informasi pribadi lainnya, khususnya kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan jelas.
Niko juga mengingatkan masyarakat agar memastikan keaslian situs sebelum memasukkan data pribadi. Salah satu cara sederhana adalah memperhatikan domain resmi pemerintah yang menggunakan “.go.id”. Ia menyebut kanal resmi Kementerian Sosial dan layanan terkait perlindungan sosial sebagai rujukan utama masyarakat untuk memperoleh informasi.
Ia menegaskan bahwa masyarakat harus mewaspadai situs yang menggunakan nama atau tampilan menyerupai situs pemerintah tetapi memiliki alamat domain berbeda. Modus tersebut dapat digunakan untuk mencuri data maupun meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan proses pendaftaran bantuan sosial.
Terkait mekanisme pengaduan, Niko mendorong masyarakat memanfaatkan fitur usul dan sanggah melalui kanal resmi pemerintah apabila menemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas sekaligus mitra pemerintah dengan menyampaikan informasi berdasarkan kondisi yang benar dan tetap mengedepankan empati.
Ia menilai para penggerak di tingkat masyarakat memiliki posisi penting untuk mendampingi warga yang belum memahami teknologi. Dengan edukasi dan latihan yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan semakin mampu membedakan informasi resmi dan palsu serta memanfaatkan layanan perlindungan sosial secara aman.
Niko menutup pemaparannya dengan mengajak masyarakat tidak bersikap apatis di ruang digital. Media digital, menurutnya, dapat digunakan sebagai sarana partisipasi, pengawasan, dan penyampaian aspirasi secara konstruktif agar program perlindungan sosial benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
