BONE, Matarakyat24.com___ Genap satu minggu berlalu sejak Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) digelar, Aliansi Cipayung Plus bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Bone mulai menagih komitmen DPRD Kabupaten Bone. Mereka menilai belum ada pergerakan nyata dari para wakil rakyat untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.
Mahasiswa menegaskan bahwa tuntutan ini tidak boleh hanya berakhir sebagai catatan usang di meja rapat. DPRD Bone didesak segera memaksimalkan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggarannya demi mengawal tujuh isu krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Ketika dalam jangka waktu satu bulan apa yang menjadi hasil dari RDPU tidak ditindaklanjuti, maka kami akan kembali melakukan konsolidasi untuk mengevaluasi hasil RDPU tersebut,” tegas Jendral Lapagan, Arfah, kepada media.
Cipayung Plus dan BEM Kabupaten Bone menggarisbawahi tujuh persoalan strategis yang wajib segera diseriusi dan dieksekusi oleh DPRD Bone:
- Pemberantasan Tambang Ilegal: Mendesak penindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan daerah melalui koordinasi transparan dengan aparat penegak hukum.
- Evaluasi Tempat Hiburan Malam (THM): Menertibkan operasional THM yang diduga melanggar izin dan memicu dampak sosial negatif.
- Transparansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Mengevaluasi tata kelola program MBG agar tepat sasaran, akuntabel, dan bebas dari penyelewengan.
- Koperasi Desa (KOPDES): Memperketat pengawasan anggaran KOPDES agar pengelolaannya profesional dan berpihak pada warga desa.
- Pengawasan Distribusi BBM: Menjamin ketersediaan dan mencegah adanya praktik penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi.
- Optimalisasi Layanan UHC: Mengevaluasi program Universal Health Coverage (UHC) agar masyarakat Bone bisa mengakses layanan kesehatan tanpa dipersulit birokrasi.
- Transparansi Tenaga Ahli Bupati: Mempertanyakan dasar hukum, mekanisme seleksi, hingga penggunaan anggaran dalam pengangkatan tenaga ahli Bupati Bone.
Dengan berlalunya satu minggu tanpa kejelasan, mahasiswa mengingatkan bahwa sisa waktu yang mereka berikan terus berjalan. DPRD Bone dituntut untuk menyampaikan progres tindak lanjut ini secara berkala dan terbuka kepada masyarakat demi menjaga kepercayaan publik.
Cipayung Plus dan BEM Kabupaten Bone menyatakan akan tetap berdiri di garis independen untuk mengawal isu ini. Mereka berjanji akan terus bersikap kritis dan konstruktif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan Bone yang bersih, transparan, dan berlandaskan supremasi hukum.
