Matarakyat24.com, Pasaman Barat — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pasaman Barat pertanyakan anggaran sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Pasaman Barat tahun 2024. Ia mengatakan partisipasi peserta pemilihan di Pasaman Barat tahun 2024 ini hanya 59,37% pada hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), padahal KPU menargetkan diatas 80% partisipasi pemilih, Rabu (11/12/2024).
“Kemana anggaran Sosialisasi Pilkada yang banyak itu? Kenapa partisipasi masyarakat hanya 59,37% padahal target KPU diatas 80%, tentu sangat jauh meleset dari target KPU seperti jauh panggang dari api,” ucapnya.
Ditambahkan, KPU Pasaman Barat mesti bertanggung jawab atas partisipasi masyarakat dalam Pilkada, tentunya ini dipengaruhi oleh penyebaran informasi aktual yang merata. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada.
“KPU Pasaman Barat mesti bertanggung jawab atas partisipasi masyarakat dalam Pilkada ini dengan penyebaran informasi Aktual secara merata, tambahnya.
Selain itu, Afiv juga menduga bahwa KPU Pasaman Barat tidak serius dalam mensosialisasikan Pilkada di Pasaman Barat yang dibuktikan dengan hanya 59,37% partisipasi masyarakat.
“Kami menduga KPU tidak Serius dalam melaksanakan sosialisasi Pilkada kepada masyarakat dengan hanya kehadiran 59,37% itu. Kemana anggaran yang banyak itu, kenapa partisipasi masyarakat hanya segitu?” ujarnya.
Dengan rendahnya partisipasi masyarakat tersebut, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan (BPK) untuk segera mengaudit dana sosialisasi KPU Pasaman Barat karena ada dugaan penggunaan anggaran yang tidak sesuai aturan.
“Partisipasi masyarakat yang jauh panggang dari api itu, kami HMI Cabang Pasaman Barat meminta kepada BPK untuk segera mengaudit KPU Pasaman Barat, karena diduga adanya menyalahgunakan anggaran yang tidak sesuai dengan aturan,” tutupnya.(*)
