Matarakyat24.com – Rapat Koordinasi (Rakor) digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat
Terkait Persiapan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Data Pemilih pada Pemilu 2024, Sabtu (11/02/2023).
Karnalis Kamaruddin Sekretaris Bawaslu Sumbar dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPT.
“Rakor ini digelar dalam upaya memperkuat koordinasi Bawaslu Sumbar dengan Kabupaten/Kota serta stakeholder lainnya, meningkatkan pengetahuan serta mewujudkan kesamaan pandangan khususnya dalam pemutakhiran data pemilih,” ujar Karnalis.
Ia mengatakan, sekaitan dengan tahapan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran maupun sengketa proses, sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan tersebut
Ia menjelaskan, Identifikasi kerawaranan dilakukan melalui dua variabel, pertama, refleksi pengalaman pengawasan tahapan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
Sedangkan variabel kedua, analisis regulasi terhadap Peraturan KPU No 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
“Hasil identifikasi ini akan jadi rekomendasi dalam agenda pengawasan berupa penyusunan alat kerja dan fokus pengawasan tahapan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,” ucapnya.
Pada kegiatan Rakor kali yang dibuka oleh Ketua Bawaslu Sumbar Alni, SH. MKn, hadir Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubmas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, S.Kom, Nurhaida Yetti, SH. MH (Kordiv Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi) dan sejumlah staf sekretariat Bawaslu Sumbar.
Rakor juga dihadiri perwakilan KPU Sumbar, Dit Intelkam Polda Sumbar, Korem 032/Wirabraja, Danlantamal II Padang, Danlanud Sutan Syahrir, sejumlah OPD terkait di Pemprov Sumbar. ***