Matarakyat24.com –Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan akan mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Bendahara Umum PDI Perjuangan (PDIP), Olly Dondokambey memastikan dukungan itu, tersebut sudah direstui Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyatakan Indonesia tidak mengenal sistem oposisi dan koalisi.
“Pada prinsipnya kerja sama itu sudah berjalan dan Ibu (Megawati) juga bilang kita tidak mengenal oposisi,” ujar Olly kepada wartawan dikutip Selasa, (8/10/2024).
Segerakan Pertemuan Prabowo dan Megawati
Pengamat Politik Citra Institute dan Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (UNPAM) Serang, Efriza mengatakan, perihal rencana pertemuan ini memang sebaiknya diwujudkan dengan segera. PDIP harus berpikir bijak jika memutuskan bergabung dengan pemerintahan tak perlu malu karena sifat dari pemerintahan ini adalah melanjutkan kebijakan dari program Presiden Jokowi.
“Kebijakan Presiden Jokowi adalah program-program yang didasari oleh kesepakatan dengan PDIP dalam pilpres,” kepada Matarakyat24.com dalam pesan singkatnya, Selasa (8/10/2024).
Efriza mengulas, pemerintahan Prabowo juga menunjukkan komitmennya ingin merangkul semua partai politik agar bersama membangun negeri, narasi ini dirasakan juga cukup baik, seluruh partai-partai politik bersama mengedepankan membangun negeri ini.
“Andaipun PDIP masuk dipemerintahan juga diyakini PDIP masih bersikap kritis karena seperti slogan PDIP yang telah memenangkan Presiden Jokowi tetapi memiliki semangat sebagai mitra kritis pemerintah. Ketimbang PDIP membangun narasi oposisi sedangkan jelas-jelas PDIP sejak lalu tepatnya diawal 2009 telah menyatakan Indonesia tidak mengenal oposisi,” paparnya.
Andaipun PDIP sebagai oposisi, imbuh Efriza, sangat disayangkan bukannya PDIP yang memulai konvensi ketatanegaraan pada 2019 lalu tepatnya pasca Pilpres 2019 dengan mengajak Prabowo-Sandiaga juga Gerindra untuk bergabung di pemerintahan dengan memberikan 2 kursi menteri dengan narasi untuk membangun negeri, dan persatuan dan kesatuan, lalu untuk apa sekarang hal yang sama dilakukan oleh Prabowo dan Gerindra malah ditolak.
“Jika semangatnya menolak bekerjasama di pemerintahan karena sekadar Gibran sebagai cawapres terpilih, artinya PDIP tidak bisa move on dengan mengabaikan “sakit hati” politik karena perilaku Jokowi dan Keluarganya, dengan memilih mengedepankan membangun negeri untuk bangsa dan negara,” terangnya.
Efriza mengatakan, andaipun Prabowo pada akhirnya tertarik pada Azwar Anas untuk dijadikan menteri karena hasil kinerjanya yang dalam penilaian berkinerja baik, rasanya jika harus ditolak sama saja PDIP mengabaikan sosok yang mumpuni bekerja untuk rakyat.(BJ)