Matarakyat24.com, Bireuen – Banjir bandang yang melanda Desa Pantee Lhong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh menjadi titik banjir paling parah yang menjadi tragedi kemanusiaan yang tampaknya terlupakan. Meski sudah lewat beberapa hari, desa ini masih terisolasi dengan lumpur tebal masih menutup rumah warga, bantuan tak kunjung datang, dan penderitaan terus meluas.
Keuchik Pantee Lhong, Murizal Haryanto, menyebut banjir menghantam 343 kepala keluarga atau 1.359 jiwa. Sebanyak 321 rumah rusak atau tertimbun lumpur, sementara dua warga dilaporkan meninggal dunia.
“Kami butuh bukan hanya makanan, kami butuh alat berat untuk bersihkan desa. Kami tidak bisa mulai membangun kalau lumpurnya masih setinggi ini.” ungkap Murizal, Sabtu (29/11/2025)
Sejak lima hari yang lalu bencana melanda, desa ini masih belum tersentuh bantuan memadai. Lumpur dan sampah pascabanjir menumpuk di rumah-rumah, jalan akses rusak, dan tidak ada alat berat untuk evakuasi atau pembersihan sehingga warga terpaksa bertahan di tenda darurat.
Warga menegaskan mereka membutuhkan bantuan nyata, bukan sekadar mie instan dan air mineral. Alat berat untuk membersihkan lumpur, relawan untuk evakuasi, air bersih, sanitasi, serta hunian sementara yang layak harus segera dipenuhi, karena ratusan orang kini tinggal di tenda darurat yang tidak aman. Situasi semakin genting: anak-anak dan warga mulai sakit kulit dan demam, sehingga posko kesehatan harus dibangun segera sebelum berubah menjadi krisis lebih besar.
“Kami tidak ingin hanya didata, kami ingin dibantu. Rumah kami tertimbun lumpur, anak-anak mulai sakit, dan kami tidak tahu kapan bisa kembali ke kehidupan normal,” ujar seorang ibu pengungsi yang kini tidur di tenda darurat.
Banjir di Pantee Lhong bukan sekadar masalah lokal, ini cermin kegagalan sistemik dalam mitigasi bencana, distribusi bantuan, dan perlindungan warga. Fakta bahwa desa seluas ini bisa “hilang” dari peta bantuan karena isolasi dan akses rusak menunjukkan bahwa jika tak ada sorotan, suara warga akan terus tenggelam.
Sudah saatnya pemerintah provinsi, dan daerah bergerak cepat, kirim alat berat, bentuk tim darurat, pastikan jalur logistik terbuka, dan dirikan posko kesehatan serta hunian sementara bagi para pengungsi.***
