Memperkokoh Pancasila dan Hak Konstitusional Rakyat dalam Pendidikan dan Penegakan Hukum Berbasis Kedaulatan Rakyat, Kemanusiaan, Kebudayaan, dan Peradaban

MataRakyat24.com – Makassar.  Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Firman Jaya Daeli, yang juga merupakan mantan Anggota Komisi Politik & Hukum DPR-RI serta Anggota MPR-RI, menyampaikan pemikiran strategis dalam sebuah Dialog Kebangsaan di Universitas Negeri Makassar (UNM) pada akhir Februari 2025. Agenda ini dihadiri oleh kalangan mahasiswa, aktivis, akademisi, civil society, profesional, serta undangan lainnya yang mencerminkan spektrum pemangku kepentingan pendidikan dan kebangsaan. (1/03/2025)

Dalam pemaparannya, Firman Jaya Daeli menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar ideologi formal, melainkan jiwa yang menyatu dalam penyelenggaraan pendidikan dan penegakan hukum di Indonesia. Substansi nilai Pancasila harus hadir nyata dalam kebijakan pendidikan yang menjamin hak konstitusional rakyat atas pendidikan berkualitas yang mengakar pada kedaulatan rakyat, kemanusiaan, kebudayaan, dan peradaban.

Hak konstitusional rakyat atas pendidikan yang bermutu, menurut Firman, merupakan tanggung jawab konstitusional negara yang tidak terpisahkan dari tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan yang berkualitas berbasis nilai Pancasila akan melahirkan generasi berkarakter kuat, berwawasan kebangsaan, dan memiliki kesadaran konstitusional yang kokoh.

Selain di UNM, Firman Jaya Daeli juga menjadi narasumber dalam Dialog dan Diskusi Kebangsaan di forum MPL PGIW se-Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) di Soroaku, Luwu Timur. Tema yang diangkat dalam forum tersebut menyoroti relevansi Pancasila di tengah kebangsaan yang majemuk serta pentingnya memperkuat kelembagaan, kaderisasi, dan kepemimpinan yang berkarakter kebangsaan.

Pada kesempatan yang sama, Firman juga menjalin dialog strategis dengan mantan Wali Kota Makassar dua periode, M. Danny Pomanto. Diskusi yang berlangsung di Makassar ini mengulas pentingnya sinergi pemerintah daerah, kampus, dan civil society dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.

Firman Jaya Daeli juga diundang menyampaikan kuliah umum di STFT Indonesia Timur. Dalam pemaparan di kampus tersebut, ia menekankan bahwa penguatan ideologi Pancasila harus menjadi pijakan dalam membangun kelembagaan pendidikan tinggi dan organisasi kemasyarakatan. Kelembagaan yang berkarakter Pancasila diyakini mampu mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara.

Dalam rangkaian lawatannya di Makassar, Firman Jaya Daeli juga menggelar dialog kebangsaan bersama kelompok organisasi mahasiswa ekstra kampus, seperti Kelompok Cipayung dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, serta aktivis BEM dan DEMA. Diskusi ini menitikberatkan pada peran mahasiswa sebagai penjaga moral dan kekuatan intelektual dalam menjaga konsistensi arah demokrasi konstitusional dan negara hukum Indonesia.

Aspek penegakan hukum juga mendapat perhatian serius dalam rangkaian kunjungan Firman Jaya Daeli. Hal ini ditandai dengan pertemuan strategis bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Agus Salim. Diskusi mendalam ini membahas tentang penguatan kelembagaan Kejaksaan yang berbasis pada prinsip kedaulatan hukum rakyat dan nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagai salah satu mantan Tim Perumus UU Kejaksaan, Firman Jaya Daeli menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan Adhyaksa harus disertai dengan pembentukan budaya hukum yang menjunjung tinggi keadilan substantif. Kejaksaan harus menjadi institusi modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus teguh menjaga moralitas konstitusional dan kebangsaan.

Kajati Sulsel, Agus Salim, yang memiliki pengalaman panjang di bidang penegakan hukum baik di Kejaksaan Agung, KPK, hingga berbagai wilayah, turut mendukung gagasan tersebut. Kajati menegaskan bahwa Kejaksaan berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya Adhyaksa agar semakin profesional, berintegritas, dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.

Rangkaian dialog, diskusi, dan pertemuan yang berlangsung sepanjang akhir Februari 2025 di Makassar menjadi refleksi mendalam tentang bagaimana Pancasila dan hak konstitusional rakyat harus menjadi pondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan penegakan hukum di Indonesia. Firman Jaya Daeli menegaskan bahwa hanya melalui cara itulah Indonesia mampu merawat demokrasi konstitusional sekaligus menjaga jati diri sebagai bangsa yang berperadaban. ***