Matarakyat24.com, Jakarta – Rabu (28/08/24) pagi Kemkominfo RI bersama DPR RI kolaborasi giat Seminar online via zoom meeting .
Seminar dihadiri oleh Farah Puteri Nahlia (Anggota Komisi I DPR RI), Prof. Dr. Henri Subiakto, S.H., M.H. (Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga), Yanto, Ph.D. (Pegiat Literasi Digital), serta ratusan peserta.
Literasi digital merupakan kemampuan yang sangat krusial dalam era informasi saat ini, terutama dalam konteks menghadapi maraknya penyebaran hoaks di Indonesia. Di tengah arus informasi yang semakin deras, masyarakat kerap kali terjebak dalam informasi yang tidak benar atau menyesatkan.
Salah satu contoh nyata adalah penyebaran hoaks terkait pandemi COVID-19 yang sempat memicu kepanikan dan ketidakpercayaan terhadap program vaksinasi. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya literasi digital, bukan hanya sebagai kemampuan teknis, tetapi juga sebagai alat untuk membedakan informasi yang benar dari yang palsu.
“Kita harus menyadari bahwa rendahnya literasi digital dapat mengancam integritas demokrasi. Hoaks politik yang beredar selama masa kampanye pemilu sering kali digunakan untuk menjatuhkan lawan dengan cara yang tidak etis, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri”, ucap Farah.
“Selain itu, kita juga harus mengakui bahwa tidak semua hoaks bisa dihadapi hanya dengan pemblokiran atau penegakan hukum; pendekatan yang lebih efektif adalah melalui edukasi yang berkelanjutan”, lanjut Farah.
Edukasi harus dimulai sejak dini, melalui kurikulum pendidikan yang menyertakan materi literasi digital sebagai salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap warga negara. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu aktif melibatkan komunitas dan tokoh masyarakat dalam upaya melawan hoaks.
Contoh sukses bisa dilihat dari beberapa daerah yang telah menjalankan program ‘desa pintar’ di mana masyarakat diajarkan bagaimana mengenali dan melaporkan berita bohong. Ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, dapat membangun masyarakat yang lebih tangguh terhadap hoaks.
“Perlu diingat bahwa literasi digital bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga kolektif. Seluruh elemen bangsa harus bekerja sama, dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi secara kritis”, ingatnya.
