BONE MATARAKYAT24.COM– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone, termasuk polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dinilai memberatkan warga.
Aksi demonstrasi yang digelar HMI pada Senin (12/8/2025) di depan Kantor DPRD Bone berujung pada pernyataan resmi DPRD dan Pemkab Bone untuk membatalkan kenaikan PBB-P2 yang sedang berjalan. Pemkab juga sepakat mengkaji ulang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tarif PBB-P2, serta keringanan bagi kelompok masyarakat rentan.
Ketua Umum HMI Cabang Bone, Andi Miftahul Amri, menilai setiap kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat harus melibatkan partisipasi publik serta mengedepankan asas transparansi, keadilan, dan kebermanfaatan.
“Kami akan terus mengawal sampai tuntutan ini benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata,” tegasnya.
Ia menambahkan, HMI akan tetap berada di garda terdepan mengawal setiap kebijakan yang tidak pro rakyat, khususnya terkait tarif PBB maupun penyesuaian NJOP.
Sementara itu, Jenderal Lapangan aksi, Arfah Ramli, menyatakan bahwa perjuangan ini bukan hanya soal nominal pajak.
“Ini tentang keadilan bagi masyarakat Bone. Kami akan turun lagi jika Pemda mengingkari komitmen ini,” ujarnya.
Arfah menegaskan, suara rakyat tidak boleh diabaikan. Menurutnya, aksi tersebut menjadi pengingat bahwa partisipasi publik dan konsistensi gerakan mahasiswa adalah kunci dalam mengawal kebijakan daerah.
HMI Cabang Bone berkomitmen melanjutkan konsolidasi, pemantauan, dan advokasi hingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada rakyat.***
