Matarakyat24.com, Pangandaran – KPU RI adakan giat sosialisasi pendidikan pemilih di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada Jum’at (02/08/24).
Dohardo Pakpahan Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Setjen KPU RI mengatakan, Pangandaran merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Australia.
Dalam pendidikan pemilih tersebut, pihaknya melibatkan berbagai kelompok, mulai dari pemilih pemula, stakeholder hingga partai politik.
“Ini dalam rangka transfer pengetahuan agar para pemilih tidak Golput. Meski itu hak mereka, tapi ini tidak boleh, bahkan bisa kena pidana,” kata Dohardo.
Melihat pelaksanaan pemilu sebelumnya, KPU menilai konsentrasi partisipasi daerah cukup rentan. Sehingga pihaknya perlu memperbaikinya dengan mengambil titik pendidikan di daerah.
“Kami ingin pada pelaksanaan Pilkada nanti tingkat partisipasinya tetap terjaga, syukur bisa melebihi target nasional,” imbuhnya.
Sementara itu, kata Dohardo, meskipun tingkat partisipasi lumayan tetap namun tetap ada pendidikan pemilih, menurutnya pendidikan menjadi suatu keharusan dan tak akan pernah berakhir.
Kemudian, lanjut Dohardo, pendidikan politik juga KPU berikan kepada para politisi bersama parpolnya, termasuk lembaga yang fokus terhadap politik.
Meskipun demikian, pemilih itu sendiri tentu tidak dapat dipisahkan dari masalah politik.
“Tetapi secara spesifik, kita juga melihat pemilih seperti stakeholder masuk dan memenuhi persyaratan sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” pungkasnya.
Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Muhtadin mengatakan, pihaknya menyambut baik sosialisasi pendidikan pemilih tersebut. Apalagi hal itu sesuai motto Pilkada Pangandaran sebagai edukasi politik dan wisata demokrasi.
“Partisipasi pemilih Kabupaten Pangandaran pada pemilu 2024 di angka 82 persen dan di Jawa Barat lumayan baik. Ini karena ikhtiar dari seluruh komponen dan upaya bersama,” kata Muhtadin.
Pada pilkada ini, kata Muhtadin, prinsipnya mengacu target partisipasi pemilih, untuk KPU RI di Kabupaten Pangandaran berharap lebih dari 77,5 persen, sedangkan di Pilkada sebelumnya sudah 83 persen.
“Pendidikan pemilih KPU RI sangat membantu kami dalam mengedukasi kepada pemilih yang sifatnya berkelanjutan. Ada banyak hal yang perlu evaluasi secara bersama dan banyak poin dan pesan yang perlu terus konsolidasi untuk menyempurnakan pelaksanaan tahapan, termasuk menyempurnakan demokrasi,” pungkas Muhtadin.
