Padangpanjang, Matarakyat24.com – DPRD Kota Padangpanjang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Wali Kota atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Senin (11/08/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Imbral ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Allex Saputra, Wakil Ketua DPRD Mardiansyah dan Nurafni Fitri, unsur Forkopimda, Komandan Secata B Rindam I Bukit Barisan Letkol Inf. Fahroel M, Komandan Batalyon B Pelopor Brimob Polda Sumbar di Padang Panjang, pimpinan OPD, camat, lurah, pimpinan BUMN dan BUMD.
Dalam nota pengantarnya, Hendri Arnis menjelaskan, tahun 2026 menjadi tahun awal pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Karena itu, arah kebijakan pembangunan diselaraskan dengan visi-misi kepala daerah terpilih dan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan 5,2–5,8 persen.
Pasca bencana banjir bandang lahar dingin Gunung Marapi Mei 2024, ekonomi Padangpanjang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi 2024 tercatat 4,52 persen dan ditargetkan naik menjadi 5,6 persen pada 2025, lalu 5,95 persen pada 2026. Target lainnya, inflasi terkendali di kisaran 2,5±1 persen, angka kemiskinan turun menjadi 4,11 persen, dan pengangguran menjadi 3,78 persen.
Pendapatan daerah 2026 ditargetkan Rp593,57 miliar, naik 3,65 persen dari 2025, didorong kenaikan signifikan PAD sebesar 21,34 persen. Sebaliknya, pendapatan transfer dari pusat diproyeksikan turun 0,68 persen. Belanja daerah direncanakan Rp583,57 miliar, dengan efisiensi belanja operasi dan peningkatan belanja modal hingga 69,77 persen, difokuskan pada pembangunan Convention Hall, penataan Islamic Center, dan gedung sekolah.
Sembilan prioritas pembangunan ditetapkan, antara lain peningkatan SDM, penguatan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, pemerataan infrastruktur, pengelolaan lingkungan dan ketahanan bencana, reformasi birokrasi, serta penguatan identitas daerah berbasis budaya dan agama.
Hendri menekankan, kebijakan ekonomi 2026 akan fokus pada penguatan UMKM, modernisasi pasar, pengembangan ekonomi kreatif, penguatan sektor pertanian dan peternakan, pemberdayaan koperasi, peningkatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja baru.
“Dokumen KUA-PPAS 2026 ini adalah komitmen kami untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan pendekatan kolaboratif berbasis potensi lokal,” ujarnya. (jun)
