matarakyat24.com – Pemilu 2024 sudah dekat namun peta politik masih buram hingga saat ini, capres dan cawapres masih belum jelas, masing-masing partai masih belum menentukan sikap deklarasi dan koalisi, di tambah partai PDIP sebagai satu-satunya partai yang memenuhi presidential threshold masih terlihat santai.
Permasalahan di tubuh KPU seperti Kasus skandal wanita emas, intervensi Parpol, pendataan verifikasi faktual yang tidak merata dan pro-kontra sistem pemilu proposional terbuka yang masih di gugat banyak pihak ke Mahkamah Konstitusi. Belum lagi bukti-bukti kecurangan KPU meloloskan partai Gelora yang disinyalir partai Istana yang dibuktikan berupa pesat chat ketua KPU agar Partai Gelora memenuhi Suara (MS).
Menanggapi fenomena ini Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menganalisa ada dua alasan yang menjadi penyebab utama yakni elektabilitas kandidat yang rendah dan isu peniadaan Pemilu 2024 mendatang.
“Ada dua kemungkinan, pertama; belum adanya tokoh yang bisa dipastikan diusung karena rendahnya elektabilitas, juga situasi koalisi yang belum pasti. Hanya Gerindra yang bisa dipastikan akan usung Prabowo, sementara yang lain masih dalam tahap pencarian,”
Dan yang tak kalah pentingnya menurutnya adalah rumor isu penundaan pemilu yang sempat mengemuka jelang akhir tahun 2022 lalu. Menyusul animo tinggi publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’aruf.
“Kedua, bukan tidak mungkin lambatnya aktifitas karena kuatnya agenda peniadaan Pemilu 2024. Asumsi ini bisa saja benar mengingat PDIP sekalipun yang punya akses mengusung tanpa koalisi juga terlihat pelan. Bisa jadi, Pemilu 2024 tidak ada,” urai Dedi.
Di perkuat dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan ancaman resesi dan perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 berimbas pada disrupsi rantai pasok global, tantangan geopolitik dan resesi ekonomi juga menghadapi tantangan perubahan iklim yang akan sangat mempengaruhi keuangan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat.
Mengingat persoalan kesepakatan politik antar partai masih belum jelas ditambah resesi ekonomi global bisa jadi potensi penundaan Pemilu terjadi. Sehingga Dedi menilai penundaan pemilu bisa terjadi berdasarkan aspek-aspek Politik dan Resesi Ekonomi tersebut. ***
