Bone, Matarakyat24.com___ Selasa 28 Oktober 2025 Dalam momentum peringatan Sumpah Pemuda, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone menggelar aksi damai bertajuk “Koreksi Kabupaten Bone” di halaman Kantor Bupati Bone. Aksi ini menjadi simbol refleksi generasi muda dalam memperingati semangat persatuan dan perjuangan pemuda, sekaligus menegaskan peran HMI sebagai organisasi perjuangan yang konsisten mengawal arah perubahan sosial dan pemerintahan di daerah.
Gerakan Koreksi Kabupaten Bone hadir sebagai aksi reflektif dan korektif yang sifatnya membangun, dengan semangat menghidupkan kembali nilai-nilai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. Aksi ini berlangsung damai, disertai dengan orasi ilmiah dan penyampaian dokumen kajian yang memuat analisis serta tuntutan terhadap enam sektor strategis pemerintahan Kabupaten Bone.
Pada titik aksi di Kantor Bupati, massa HMI Cabang Bone diterima langsung dan disambut hangat oleh Pemerintah Kabupaten Bone melalui Wakil Bupati Bone. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., MM., Dalam kesempatan tersebut, turut hadir seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan tuntutan aksi, yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kominfo, Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Perpusda).
Dalam aksi tersebut , Wakil Bupati Bone menyampaikan apresiasi atas gagasan yang dibawa oleh HMI Cabang Bone.
“Apa yang disampaikan oleh HMI bukanlah semata-mata kritik, tetapi kritik yang disertai solusi. Ini adalah bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral generasi muda terhadap Bone. Pemerintah daerah akan menindaklanjuti masukan ini melalui koordinasi lintas OPD agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik,” ungkapnya.
Aksi ini menyoroti sejumlah problem mendasar yang ditemukan dalam kajian Koreksi Kabupaten Bone, antara lain:
Disintegrasi internal DPRD yang melemahkan fungsi legislasi dan pengawasan,
Lemahnya penegakan hukum terhadap tambang ilegal dan pelaksanaan AMDAL,
Belum adanya data dan informasi terkait Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Bone,
Keterbatasan keterbukaan informasi publik di bawah Diskominfo,
Stagnasi paradigma pemajuan kebudayaan di Dinas Kebudayaan,
Dan belum adanya Perda Literasi yang menjadi fondasi pengembangan Literasi baca daerah.
Seluruh OPD yang hadir menanggapi tuntutan dengan positif, mengakui pentingnya kolaborasi dan komitmen bersama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Sebagai bentuk kesepahaman dan tanggung jawab bersama, pemerintah daerah, para kepala dinas, dan perwakilan massa aksi HMI Cabang Bone menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) yang akan ditindaklanjuti melalui proses audiensi dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Pernyataan dari Elemen Aksi, Ketua Umum HMI Cabang Bone Andi miftahul amri menyampaikan bahwa aksi ini merupakan wujud konkret peran HMI sebagai organisasi perjuangan.
“Kami hadir bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membangun. Koreksi ini adalah implementasi dari jati diri HMI sebagai organisasi perjuangan, organisasi yang lahir untuk memperjuangkan nilai keadilan, transparansi, dan kemajuan daerah. Ini adalah bentuk kepedulian kami,” tegasnya.
Jenderal Lapangan Aksi Muh. Aslam menambahkan bahwa langkah HMI adalah refleksi moral pemuda yang sadar tanggung jawab sejarahnya.
“Kami datang dengan data, dasar hukum, dan solusi. Ini bukan sekadar orasi jalanan, tapi wujud intelektualitas dan kepedulian terhadap Bone. Kritik kami adalah tanda peduli, bukan bentuk permusuhan.”
Sementara Koordinator Lapangan Muh. Asmar Hidayat menegaskan bahwa aksi ini menjadi contoh kedewasaan berdemokrasi di tingkat lokal.
“Kami bersyukur pemerintah membuka ruang dialog. Inilah ruang dialektis antar pemuda dan pemerintah daerah. kritik diterima dengan terbuka, dan solusi dibahas bersama. Bone butuh sinergi, bukan sekadar seremonial.”
Momentum aksi pada hari Selasa, bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, menjadi simbol bahwa perjuangan pemuda tidak berhenti di masa lalu, tetapi terus berlanjut dalam bentuk gerakan korektif terhadap kebijakan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. HMI Cabang Bone menegaskan komitmennya untuk terus mengawal hasil kesepahaman tersebut hingga terwujudnya Bone yang lebih transparan, literatif, berbudaya, dan berkeadilan.
