Aceh, 30 Desember 2025 – BADKO HMI Aceh Banjir dan longsor hidrometeorologi kembali meluluhlantakkan Aceh. Hampir seluruh wilayah provinsi terdampak. Rumah-rumah terendam, ladang rusak, akses hidup terputus, dan ribuan warga kehilangan rasa aman dalam waktu singkat. Namun di tengah kondisi darurat yang semestinya menuntut kerja luar biasa, kehadiran negara justru terasa setengah hati, ragu, dan lamban.
Saya menyaksikan langsung di lapangan: rakyat bertahan dengan air setinggi dada, lumpur memenuhi rumah, dan tenda pengungsian yang jumlahnya jauh dari memadai. Posko pengungsian terbatas, logistik tidak merata, dan layanan dasar berjalan ala kadarnya. Ini bukan sekadar kelalaian teknis ini adalah kegagalan keberpihakan. Negara tahu rakyat menderita, tetapi memilih tidak bergerak dengan kecepatan yang seharusnya.
Kondisi memilukan terjadi di hampir seluruh Aceh – Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, Subulussalam, Langsa, Lhokseumawe, hingga Aceh Singkil. Ketika hampir satu provinsi tenggelam, ini bukan lagi bencana lokal. Ini adalah krisis kemanusiaan yang seharusnya memicu status darurat nasional, bukan sekadar rapat koordinasi tanpa ujung.
Di Kecamatan Bandar Pusaka dan Kecamatan Sekarak, penderitaan warga mencapai titik yang tidak bisa lagi ditoleransi. Listrik belum ditangani. Malam dilalui dalam gelap total. Tidak ada lampu, tidak ada lilin, tidak ada senter. Anak-anak tidur dalam ketakutan, lansia menggigil tanpa penerangan, dan aktivitas darurat dilakukan dengan meraba-raba. Gelap di sini bukan hanya soal listrik ini adalah potret negara yang memadamkan tanggung jawabnya sendiri.
Lebih menyayat lagi, untuk sekadar memasak, warga terpaksa membakar kayu dari puing-puing rumah mereka sendiri. Kusen, papan dinding, dan sisa atap yang hancur dijadikan bahan bakar agar dapur darurat tetap menyala. Ini bukan kisah heroik tentang ketahanan rakyat ini adalah bukti nyata bahwa negara membiarkan warganya bertahan dengan cara yang tidak manusiawi.
Pemerintah memang hadir, tetapi lebih sering hadir sebagai tamu singkat. Datang, memberi pernyataan, berfoto, lalu pergi. Setelah kamera dilipat dan rombongan meninggalkan lokasi, penderitaan tetap tinggal. Negara tampil rapi di dokumentasi, sementara rakyat berjuang di lumpur dan gelap. Jika ini yang disebut kehadiran, maka rakyat Aceh pantas bertanya: kehadiran untuk siapa?
Situasi ini terasa semakin ironis karena terjadi berdekatan dengan peringatan 21 tahun Tsunami Aceh, 26 Desember 2004. Dua dekade lalu, Aceh menjadi saksi betapa mahalnya harga kelalaian. Namun hari ini, seolah tidak ada pelajaran yang benar-benar diwariskan. Air kembali naik, rakyat kembali mengungsi, dan trauma lama kembali hidup sementara sistem penanganan bencana kembali gagap.
Aceh bukan wilayah asing bagi bencana. Justru karena itu, seharusnya Aceh menjadi contoh penanganan yang cepat, adil, dan manusiawi. Namun yang terjadi, setiap bencana datang, negara selalu memulai dari nol. Yang bergerak lebih dulu adalah rakyat, mahasiswa, relawan, dan organisasi kemanusiaan. Negara datang belakangan sering kali hanya untuk memastikan dirinya terlihat bekerja.
Kami menolak keras narasi bahwa ini semata “bencana alam”. Ketika mitigasi lemah, respons lamban, posko pengungsian tidak layak, listrik berhari-hari tak pulih, dan rakyat dipaksa memasak dengan membakar sisa rumahnya sendiri, maka ini adalah bencana kebijakan. Ini adalah kegagalan struktural yang harus dipertanggungjawabkan, bukan dinormalisasi.
Atas kondisi tersebut, BADKO HMI Aceh mendesak Pemerintah Pusat dengan sikap tegas dan terbuka:
1. Menambah dan memperbaiki posko pengungsian yang layak, aman, dan manusiawi
2. Memastikan distribusi logistik berjalan cepat, merata, dan transparan tanpa manipulasi data
3. Menghadirkan layanan kesehatan darurat secara menyeluruh, bukan simbolik
4. Mempercepat pemulihan listrik dan infrastruktur dasar, khususnya wilayah yang masih gelap total
5. Segera menetapkan status Bencana Nasional dan menghentikan politik pencitraan dalam penanganan bencana
Jika negara terus memilih hadir di atas kertas dan kamera, tetapi absen di tengah penderitaan rakyat, maka kritik ini tidak akan berhenti sebagai pernyataan. Ia akan menjelma menjadi tekanan moral, politik, dan gerakan.
Aceh hari ini tidak meminta dikasihani, Aceh menuntut tanggung jawab.
Dan kami, Himpunan Mahasiswa Islam, akan terus berdiri di barisan rakyat mengawasi, mengkritik, dan melawan setiap bentuk pengabaian.
Nirwanda Hendriansyah
Wakil Sekretaris Umum BADKO HMI Aceh
Ketua Satgas Insan Cita Rescue HMI Aceh
