KPU Dorong Demokrasi Inklusif Melalui Penguatan Peran Perempuan dalam Pendidikan Pemilih

Jakarta, 26/7/26 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas demokrasi melalui penyelenggaraan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan kepada Kelompok Pemilih Rentan, Marjinal, dan Pemula yang digelar pada Minggu, 26 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya demokrasi yang tidak hanya berorientasi pada tingginya angka partisipasi pemilih, tetapi juga pada kualitas keterlibatan masyarakat dalam setiap proses demokrasi.

Dalam keynote speech disampaikan bahwa demokrasi yang sehat tidak cukup diukur dari banyaknya masyarakat yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS), melainkan dari sejauh mana warga negara memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya sebagai pemilih. Karena itu, pendidikan pemilih dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk melahirkan masyarakat yang cerdas, kritis, mandiri, dan mampu menjaga integritas demokrasi.

Founder WomenLink, Gayatri Sekar Tadji, S.M., menjelaskan bahwa perempuan merupakan kekuatan besar dalam demokrasi Indonesia. Dengan jumlah pemilih perempuan yang mencapai sekitar setengah dari total pemilih pada Pemilu 2024, perempuan memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kepemimpinan bangsa. Namun, besarnya jumlah tersebut belum sejalan dengan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan politik.

Menurut Gayatri, tantangan yang dihadapi perempuan masih beragam, mulai dari politik uang, penyebaran hoaks, tekanan dalam menentukan pilihan politik, hingga diskriminasi yang lebih sering menyoroti kehidupan pribadi dibanding kapasitas dan gagasannya. Oleh sebab itu, peningkatan literasi politik dan keberanian perempuan untuk berpartisipasi aktif menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi yang inklusif.

Melalui kegiatan ini, peserta diajak memahami bahwa keterlibatan perempuan tidak berhenti pada penggunaan hak pilih, tetapi juga mencakup pengawasan kebijakan publik, penyampaian aspirasi, pelaporan pelanggaran pemilu, hingga keberanian mengambil peran sebagai pemimpin di berbagai bidang kehidupan.

Kegiatan ditutup dengan ajakan kepada seluruh peserta agar terus meningkatkan literasi politik, menolak politik uang dan disinformasi, serta membangun demokrasi yang sehat melalui partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *