Matarakyat24.com, Jakarta – Dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, Forum Diskusi Publik bertajuk “Koperasi Merah Putih: Upaya Wujudkan Desa Berdikari & Rakyat Sejahtera” digelar pada Rabu (29/10/2025). Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber utama: R.H. Imron Gun Gun, S.H., M.H. (Anggota Komisi I DPR RI), Fardila Astari (Measurement and Strategic Communication Expert), serta Didi, S.E., Ak., M.Ak., CA. (Pegiat Literasi Digital).
Anggota Komisi I DPR RI, R.H. Imron Gun Gun, menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih bukan sekadar program ekonomi, tetapi wujud nyata semangat kemandirian bangsa yang tumbuh dari akar rumput. “Koperasi adalah wadah gotong royong modern yang menjadi jembatan menuju desa berdikari dan rakyat sejahtera,” ujarnya.
Namun, menurut Imron, potensi besar koperasi masih belum tergarap maksimal. Dari 127 ribu koperasi aktif di Indonesia, hanya sekitar 30 persen yang dinilai sehat dan produktif. Tantangan terbesar datang dari lemahnya manajemen, rendahnya literasi keuangan dan digital, serta keterbatasan akses teknologi di wilayah pedesaan.
Ia mencontohkan koperasi di Banyuwangi yang sukses mengadopsi sistem digital untuk pencatatan transaksi dan e-commerce lokal. “Inovasi seperti ini membuktikan koperasi bukan lembaga kuno, tapi model ekonomi masa depan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Imron menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur digital desa. Data APJII tahun 2024 menunjukkan penetrasi internet di pedesaan masih di bawah 60%. “Akses internet tanpa literasi digital ibarat jalan tanpa rambu. Maka digitalisasi koperasi harus dibarengi dengan peningkatan literasi masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, tiga langkah utama perlu diwujudkan: pemerataan digitalisasi koperasi hingga ke desa, peningkatan literasi digital secara berkelanjutan, dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, serta komunitas lokal. “Dengan langkah konkret ini, kita membangun Indonesia dari pinggiran — dari desa yang mandiri, dari rakyat yang sejahtera,” tutupnya.
Ahli komunikasi strategis, Fardila Astari, menyoroti pentingnya komunikasi publik yang terukur dalam keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Ia menjelaskan bahwa program besar ini menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Namun, kunci keberhasilannya tidak hanya pada kebijakan, melainkan pada trust building dan partisipasi masyarakat.
“Komunikasi publik bukan sekadar menyebarkan informasi, tetapi membangun kepercayaan,” jelas Fardila. Ia mengutip survei Kominfo dan APJII 2024 yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga ekonomi lokal masih di bawah 60%, akibat kurangnya transparansi.
Melalui pendekatan ROSTIR dan PESO Model, strategi komunikasi koperasi diarahkan untuk menjangkau publik secara menyeluruh — melalui media berbayar, liputan media, kanal resmi koperasi, serta percakapan publik di media sosial. Kampanye edukatif seperti “Debunking Mitos: Koperasi Itu Bukan Korupsi” akan diluncurkan untuk menghapus persepsi negatif dan memperkuat citra koperasi yang transparan.
Fardila menambahkan, komunikasi strategis juga harus menyentuh sisi emosional masyarakat dengan pesan sederhana dan membumi. “Koperasi milik kita bersama, hadir untuk meningkatkan penghasilan dan ketahanan ekonomi keluarga,” ujarnya.
Melalui pendekatan ini, target komunikasi publik mencakup peningkatan pemahaman masyarakat hingga 80% dan jangkauan pesan kepada 3,5 juta orang hingga akhir 2025.
Sementara itu, Didi, S.E., Ak., M.Ak., CA., memaparkan dimensi digital dan ekonomi dari program Koperasi Merah Putih yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Program ini menekankan tiga fase: pembentukan kelembagaan koperasi, penguatan operasional berbasis digital, dan pengembangan ekosistem usaha yang mandiri.
“Dengan modal awal Rp 3–5 miliar per koperasi dari APBN, APBD, dan Dana Desa, kita menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi aktif yang mampu menciptakan lebih dari 2 juta lapangan kerja baru,” ungkap Didi.
Perputaran ekonomi dari program ini diperkirakan mencapai Rp 750 triliun hingga Rp 1.250 triliun, dengan multiplier effect hingga Rp 2.000 triliun — setara 10% PDB nasional.
Koperasi Merah Putih juga diarahkan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat: dari gerai sembako, apotek desa, hingga cold storage bagi petani. Semua unit ini akan dikelola secara digital agar lebih transparan dan efisien.
Didi menegaskan, Koperasi Merah Putih bukan sekadar proyek ekonomi, tapi gerakan literasi ekonomi digital yang menumbuhkan kesadaran kemandirian informasi dan ekonomi rakyat. “Kemajuan Indonesia tidak lahir di gedung tinggi, tetapi tumbuh dari tanah desa dengan semangat gotong royong,” pungkasnya.
