Samarinda, Matarakyat24.com – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Samarinda Sani Bin Husain sampaikan penolakan terhadap rencana kenaikan biaya haji yang diusulkan Kementerian Agama (Kemenag) menjadi Rp 69,2 juta.
Dalam penyampaian Sani menilai kenaikan biaya haji itu tidak rasional. Lantaran akan sangat memberatkan, apalagi ditengah kondisi ekonomi sulit saat ini dan latar belakang calon jemaah haji terutama di Samarinda sebagian besar adalah karyawan dan pelaku ekonomi kecil.
Sani menilai rencana kenaikan biaya haji itu secara umum disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengelolaan dana.
“Kan rumusnya jelas ada indirect cost yang didapatkan dari setoran awal itu kan Rp 25 juta, kalau umpama dia menabung 20 tahun atau 30 tahun berarti kan uang itu mengendap 30 tahun, harusnya kan sudah dapat keuntungan,” ungkapnya saat di wawancara wartawan Matarakyat24.com, Senin (23/1/2023).
Sani yang juga menjabat sebagi Wakil Ketua Komisi IV ini menuturkan kalau faktanya 70 % keuntungan pengeloalan dana haji diambil pemerintah untuk menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan SUKUK yang keuntungannya hanya 5%, sedangkan inflasi saja angkanya sudah di 5,4 %.
Ia menyebutkan bahwa keuntungan kepada jamaah kalau seperti inj keadaannya harusnya ludes. Bahkan tanda-tanda awal masalah itu sudah diperingatkan oleh KPK 5/1/2023 dalam acara monitoring dan audensi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Gedung merah putih.
“Saya berharap kedepan BPKH dan Kementrian Agama lebih berhati-hati mengelola dana Haji umat dan mau mendengar saran dari berbagai pihak,” tegasnya.
Jangan sampai Akhirnya BPKH perusahaan tidak punya modal sama sekali, padahal badan tersebut adalah perusaaan investasi dan semua akhirnya di tanggungkan ke Jamaah .
“Jadi pemerintah juga harus bertanggungjawab, karena banyak dana haji dipakai untuk subsidi APBN, Pemerintah jangan pelit sama rakyat sendiri. Menyuntik dana ke BUMN bangkrut puluhan Trilyun saja bisa,” tandasnya.
