Aktivis menilai putusan MK tentang batasan usia lacutan Trias political Indonesia dan sarankan ketua MK baca buku 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah.
Akhir-akhir ini banyak para pejuang demokrasi yang sudah membawa sistem negara yang mempunyai hak keadilan dan kesamaan hukum pada seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tidak terlepas oleh para tokoh-tokoh revolusioner pada tahun 1998 yang dikala itu sistem demokrasi carut marut dan tidak berkeadilan sehingga aksi-aksi yang menginginkan perubahan berkumpul dan berjuang sampai-sampai pengorbanan jiwa dan raganya agar merebut dari oknum yang ingin menegakkan hukum dinas politik keluarga atau dikenal dengan KKN.
Disamping dengan perjuang para tokoh pejuang juga ada lembaga-lembaga yang mendapatkan fungsi dan kewenangan dalam memberikan kewujudan keadilan dan kesetaraan yaitu lembaga trias politica atau dikenal dengan legislatif, eksekutif dan yudikatif. konsep Trias Politica yang diwarisi dari pemikiran John Locke dan Montesquieu, Indonesia berupaya untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, berkeadilan, dan efektif demi kepentingan rakyat dan negara.
Kalau kita melihat konsep jhon locke dan montesquieu itu jelas ada beban di setiap lembaga tersebut dimulai dengan aturan dan norma yang dibuat oleh legislatif dan untuk hubungan keluar negeri itu yudikatif dan eksekutif.
Adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini benar – benar mengambil atau melangkahi fungsi legislatif sebagai para pejabat yang seharus memiliki kewenangan dalam pembuatan aturan pemilihan umum di tahun 2024 dan yang paling terpenting dijelaskan putusan Mahkamah Konstitusi final yang artinya seluruh kewenangan atau aspirasi atau jaminan hukum ketika sudah diputuskan kebijakan Mahkamah Konstitusi ada kekeliruan atau juga beberapa hakim tidak menyetujui tetap di sahkan ketika 50+1 hakim menyepakati tidak bisa di ganggu gugat.
Disamping itu alasan atau pengambilan contoh yang kurang tepat sebagai orang islam yang hanya mengingat sosok pemuda-pemuda atau tokoh islam yang hanya menjadi penerus estafet baginda Rasulullah, saya menyarankan kepada bapak anwar usman harus meneladani atau membaca buku 100 tokoh paling pengaruh dalam sejarah dan lihatlah nomor yang paling pertama diakui di seluruh muka bumi
Jadi kesimpulan dari adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu bisa diduga ketika ada permasalahan-permasalahan hukum atau pembuatan aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu langsung ke mahkamah Konstitusi dan tidak perlu menyampaikan aspirasi ke dewan-dewan perwakilan rakyat atau DPR.
