Matarakyat24.com –DPR RI telah menerima surat presiden (Surpres) Nomor R51 tanggal 10 Oktober perihal Permohonan Pertimbangan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, dalam Surpres tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Wakil Menteri Pertahanan Herindra sebagai Kepala BIN yang baru.
“Jadi sudah diusulkan satu nama dari Presiden Jokowi, Surpres pergantian Kepala BIN atas nama Pak Herindra,” tukas Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2024).
Mantan Danjen Kopassus itu akan menggantikan Budi Gunawan yang telah menjabat sebagai Kepala BIN sejak 2016 lalu.
Menurut Puan, Herindra akan menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada Rabu (16/10/2024).
PDIP Oposisi?
Pengamat Politik Citra Institute dan Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (UNPAM) Serang, Efriza mengatakan, dengan pencopotan Budi Gunawan oleh Jokowi yang sudah diterima oleh DPR, memperlihatkan bahwa Jokowi semakin bersitegang dengan PDIP, dan menunjukkan PDIP memang berseberangan dengan pemerintahan yang baru.
“Pasca pencopotan ini, Prabowo juga sudah tidak lagi antusias menunggu PDIP untuk menjadi bagian sebagai pendukung pemerintahan,” ulas Pengamat Efriza kepada Matarakyat24.com dalam pesan singkatnya, Selasa (15/10/2024).
Prabowo lebih menguatkan KIM Plus, imbuh Efriza, hal ini dapat menguatkan persepsi pertemuan Prabowo dan Megawati atau Gerindra dan PDIP tidak lagi menjadi perhitungan besar dalam keterkaitan dengan pembentukan kabinet.
Efriza menuturkan, Tampaknya Prabowo sebagai presiden terpilih terlihat tidak mandiri, ia benar-benar membiarkan penentuan calon menteri-menterinya Presiden Jokowi turut memberikan pertimbangan. Hal ini tampaknya terjadi dari dua pertemuan Jokowi dan Prabowo.
I”ni dibuktikan rencana Prabowo memasukan dua orang yang berhubungan dekat dengan PDIP bergabung di Pemerintahan Prabowo sebagai pembantu presiden terpilih, tidak tampak di kediamannya. Sebab, pemanggilan menteri sepertinya kemarin sudah selesai dengan sebanyak 49 orang dipanggil, meski tersiar kabar bahwa memungkinkan yang dipanggil tidak semuanya bakal dilantik sebagai menteri,” jelas Efriza.
Namun rasanya, lanjut Efriza, hasrat Prabowo mengajak PDIP tidak lagi terlalu tinggi. Antusias Prabowo mulai menurun pasca pertemuan dengan Jokowi, dan juga adanya permainan polemik untuk meramaikan jagat politik di masyarakat dengan dipilihnya mantan istri Ahok yang merupakan kader PDIP sebagai bagian pembantu presiden Prabowo.
“Kehadiran Veronica Tan, seakan menegaskan KIM Plus dan Pemerintahan Prabowo sebagai Pemerintahan Jokowi Tahap Kedua tidak lagi membutuhkan PDIP. Bahkan, sinyalemen ini menguat dengan dicopotnya BG dari pemerintahan Jokowi, sedangkan melihat peristiwa politik kemarin menteri-menteri Jokowi masih menjabat kemudian dipanggil untuk melanjutkan, sedangkan BG ditengah riuh-rendah politisi bahagia BG malah dicopot dari BIN,” paparnya..
Efriza mengungkapkan, sikap tidak lagi antusias Prabowo terhadap PDIP, malah menguntungkan bagi PDIP yang cenderung lebih kuat dan memperoleh respons positif oleh publik jika sebagai oposisi.
“Kemungkinan besar PDIP akan bersama dengan Nasdem yang berada di luar pemerintahan, malah semakin menarik karena jumlah kekuatannya 30,87 persen atau 179 anggota DPR di Senayan, ini artinya pengimbang pemerintah amat patut diperhitungkan apalagi dengan narasinya sama berideologi nasionalis,” pungkas Efriza.(BJ)
The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.