Oleh: Efriza|Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus dan Owner Penerbitan
Matarakyat24.com –PARTAI Golkar secara mengejutkan menyatakan membuka opsi membatalkan pencalonan Airin, kemudian memilih bergabung berssama Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mengusung Andra Soni-Dimyati Natakusumah.
Potensi ini dilakukan ketika Golkar sudah bisa dijinakkan oleh Pemerintah dengan mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. KIM Plus disinyalir ingin menguasai 5 daerah Jawa plus 1 Sumatra Utara.
Diajukannya Airin, sebenarnya Airin juga adalah simbol dari KIM, sebab Airin adalah Ketua Tim Kampanye Derah Prabowo-Gibran di Banten.
Permasalahannya adalah Golkar berseberangan dengan keinginan Pemerintahan karena memilih tetap mengajukan Airin dan menggandeng Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bukan sebaliknya mengajukan Airin-Andra Soni, ini kesalahan besar Golkar dan Airin.
Pasca Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar Periode 2004-2009 dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-IX Partai Golkar, maka sangat memungkinkan langkah pertama Bahlil dalam memimpin Partai Golkar, diprediksi adalah membatalkan pencalonan Airin Rahmi Diany sebab tak bisa dimungkiri Bahlil adalah representasi dari Pemerintah tepatnya orang kepercayaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tulisan ini ingin menguraikan dinamika politik di Banten.
Penguasaan 5 Jawa dan 1 Sumatra Utara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan capres terpilih Prabowo Subianto disinyalir mendesain kemenangan khusus KIM Plus di 5 daerah Jawa plus 1 daerah Sumatra Utara. Sehingga, wajah politik Pilkada lokal dirasakan akan dipaksakan calon tunggal, dengan memborong partai-partai politik tetapi sekaligus menyingkirkan PDIP.
Setelah DKI Jakarta mendeklarasikan sebanyak dukungan dua belas partai politik terhadap pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono, berkelindan dengan kompetisi semu hadirnya calon independen Pongrekun-Kun Wardhana yang dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta.
Padahal sehari sebelumnya, pasangan calon independen ini disorot karena proses pengumpulan persyaratan dukungan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilakukan oleh calon independen tersebut bermasalah dengan banyaknya pengaduan masyarakat ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Sekarang, mencuat opsi membatalkan pencalonan Airin-Ade Sumardi, yang diusung oleh Golkar-PDIP di Banten. Sedangkan yang diusung KIM Plus adalah Andra Soni-Dimyati Natakusumah, setelah Airin dan Golkar menolak usulan Airin-Andra Soni.
Andra Soni-Dimyati Natakusumah harus diakui elektabilitasnya rendah, tak berdaya, maka rekayasa seperti mengusung Ridwan Kamil-Suswono yang elektabilitasnya lemah dilakukan. Membatalkan pencalonan Airin dengan bergabungnya Golkar bersama KIM Plus mendukung Andra Soni-Dimyati Natakusumah, kemudian menghadirkan calon tunggal dari dukungan partai politik melawan kotak kosong.
Opsi yang dipilih adalah ditegaskan kembali yakni membatalkan pencalonan Airin sebagai calon gubernur, sekaligus pasangan Airin-Ade otomatis juga batal, dan PDIP hanya sebagai penonton kembali layaknya di Jakarta. Pilihan keputusan ini kemungkinan besar akan dilakukan oleh Golkar demi solid dalam barisan koalisi.
Ini jelas menunjukkan KIM Plus bukan ingin mnyingkirkan dinasti politik, tapi KIM Plus ingin menguasai 5 daerah Jawa + 1 Sumatra Utara.
Demi obsesi menguasai 5 daerah Jawa plus 1 Sumatra Utara, maka Presiden Jokowi dan capres terpilih Prabowo mendesain politik di Pilkada.
Dua daerah adalah untuk kepentingan Jokowi yakni Jawa Tengah dan Sumatra Utara karena Bobby Nasution dan Kaesang Pangarep yang merupakan keluarga besar Jokowi mencalonkan diri di dua daerah tersebut, meskipun Jawa Tengah dan Sumatra Utara juga diperhitungkan oleh Prabowo dengan tambahan empat daerah lainnya Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jakarta.
Keenam daerah itu utamanya 5 daerah Jawa adalah untuk kepentingan Prabowo menyalurkan program makananan bergizi gratis tanpa diganggu oleh nuansa politik dari oposisi seperti Jakarta misalnya.
Ketika Jakarta berhasil disingkirkan potensi terjadinya riak-riak karena gangguan Anies Baswedan dan PDIP. Berikutnya adalah membatalkan Airin politisi Golkar sebagai calon gubernur di Banten. Disebabkan kekhawatiran Airin tidak loyal kelak terhadap Prabowo Subianto sebagai capres terpilih, juga karena Airin dan Golkar berkoalisi dengan PDIP sehingga potensi Ade Sumardi dan PDIP akan berisik di Banten dalam mengganggu kerja pemerintahan sangat terbuka lebar.
Dan juga perhitungan lainnya, sangat memalukan bagi KIM Plus yang mengajukan pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah faktanya sudah dinyatakan kalah sebelum Pilkada Banten bergulir dari segi elektabilitas keduanya.
Airin Dibatalkan Bukan Soal Dinasti Politik
Sejak Awal sudah ditekankan bahwa jika pencalonan Airin sebagai calon gubernur Banten dibatalkan, ini murni tidak ada hubungannya dengan dinasti politik, apalagi menyangkut ingin mensejahterakan masyarakat karena program politik Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang bagus, misalnya.
Airin memang dari dinasti politik Banten yakni keluarga Ratu Atut Chosiyah, tepatnya Airin adalah adik iparnya. Meski Banten dikuasai oleh Partai Golkar karena berkelindan dengan penguasaan Ratu Atut sebagai politisi Golkar dalam membangun dinasti politiknya.
Tetapi kiprah Golkar di masa Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar begitu kencang melakukan perlawanan politik, utamanya di dua daerah provinsi yakni Jawa Barat dan Banten.
Airlangga menolak ide calon presiden (capres) terpilih Prabowo maupun Presiden Jokowi agar di daerah Jawa Barat diberikan kepada Dedi Mulyadi sedangkan Ridwan Kamil politisi Golkar dimajukan di Pilkada Jakarta.
Sedangkan di Banten, Airin diajukan dengan berpasangan bersama Andra Soni dari Gerindra. Sayangnya, Golkar malah menolak Andra Soni, sehingga Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang terpaksa diajukan KIM Plus di Banten.
Hanya saja, persoalannya adalah Golkar malah berkoalisi dengan PDIP. Padahal PDIP adalah partai politik yang mbalelo dengan tetap kokoh pendiriannya memilih sebagai oposisi di pemerintahan capres terpilih Prabowo. Airin-Ade Sumardi dipasangankan dari koalisi Golkar-PDIP.
Jadi penolakan Partai Golkar dan Airin bersama KIM Plus dan malah berkoalisi bersama PDIP, ini permasalahan jika bahasa Sarkasnya, dosa yang telah dilakukan Golkar dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto dan Airin.
Awalnya memang KIM Plus mencoba untuk percaya diri tetap berani menjual pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah melawan Airin-Ade dengan mengusung ide menolak dinasti politik. Tetapi dari hasil konsolidasi pasangan Andra-Ade di berbagai daerah, ternyata elektabilitas pasangan ini tidak meningkat tetap “jongkok” jika harus berhadapan dengan Airin-Ade, artinya potensi kalahnya lebih besar daripada potensi kemenangannya, miris dan memalukan bagi KIM Plus.
Maka potensi daerah Jawa tidak dikuasai penuh terbuka utamanya Banten. Sehingga pilihan opsi membatalkan Airin sebagai calon gubernur adalah strategi politik yang patut dipilih dan dilakukan oleh Pemerintah, dengan memerintahkan Golkar memikirkan dan melaksanakan opsi tersebut.
Ini artinya upaya tetap mensolidkan KIM Plus terus digencarkan dengan menekan kembali Golkar, setelah berhasil dilakukan di Jakarta. Upaya membatalkan Airin sebagai calon gubernur, otomatis juga menyingkirkan PDIP hanya sebagai penonton di Pilkada Gubernur, setelah di Jakarta PDIP juga bernasib sial yang sama.
Golkar pasca Airlangga memang berada “diketiak” Pemerintah, sehingga Golkar menyatakan mempertimbangkan solid bersama KIM Plus. Konsekuensinya jelas mengikuti wajah politik Jakarta yang sudah mengusung Ridwan Kamil, maka Airin kecenderungan terbesar dibatalkan pencalonannya sebagai calon gubernur Banten.
Kemungkinan pilihan membatalkan Airin tentu tidak bisa dianggap fantasi belaka. Utamanya, pasca terpilihnya Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar.
Hal pertama yang akan dilakukan oleh Bahlil adalah membuktikan loyalitasnya kepada Presiden Jokowi dan juga capres terpilih Prabowo. Maka potensi membatalkan Airin sekaligus bergabung untuk solid dalam KIM Plus mengusung Andra Soni-Dimyati Natakusumah adalah pilihan yang utama dan penting.
Hanya saja persoalannya adalah dinamika politik dan kompensasi yang harus diberikan untuk Airin seperti apa pengaturannya. Airin bersama Golkar yang memang memilih berkoalisi dengan PDIP, antusias untuk mengajukan pasangan Airin-Ade.
Sehingga Airin tentunya harus menerima konsekuensi pembatalan dirinya sebagai calon gubernur, tetapi agar tidak terciptanya potensi konflik di akar rumput sebab Golkar kuat di Banten karena dinasti politik dari keluarga Airin, maka memungkinkan negosiasinya adalah Airin memperoleh kursi menteri atau wakil menteri.
Menduduki posisi di kabinet adalah prediksinya, karena ini adalah tawaran yang menggiurkan utamanya juga memang Airin adalah orang kepercayaan Prabowo-Gibran dalam memenangkan pasangan tersebut di Banten. Sehingga tawaran kursi menteri atau wakil menteri masih masuk akal, karena jerih dan keringat Airin sebagai ketua tim kampanye daerah pasangan Prabowo-Gibran di Banten.
Ini menunjukkan bahwa win-win solution memungkinkan diupayakan agar terjadi titik temu antara keinginan KIM Plus memenangkan pasangan Andra-Dimyati dengan juga membesarkan hati Airin dengan keluarga dinastinya yang kecewa akibat disingkirkan oleh “tangan” penguasa politik dalam pencalonan.
Menduduki kursi menteri atau wakil menteri untuk Airin tentunya menunjukkan keluarga Atut tidak saja bisa tetap mencengkram Banten, tetapi juga semakin diakui dalam pentas politik nasional. (*)
