Matarakyat24.com, Dharmasraya, – Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya kembali menjadi sorotan publik atas Rilis yang di unggah di akun Facebook Release Dharmasraya. Dalam unggahan FB Release Dharmasraya memberikan labeli “disinformasi” kepada Pemberitaan salah satu Media Dharmasraya.
Atas Peristiwa tersebut Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Padang, Aulia Rizal, mengkritik keras sikap Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
Menurut Aulia Rizal, pemerintah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), seharusnya tidak gegabah dalam menuding kerja jurnalistik sebagai disinformasi. Jika sebuah media telah menjalankan prinsip verifikasi sesuai kode etik, langkah yang tepat bagi pemerintah adalah memberikan klarifikasi, bukan menuduh disinformasi secara langsung.
“Kalau seandainya media tersebut sudah menjalankan dengan cara-cara verifikatif sesuai kode etik, sebetulnya pemerintah tidak masalah melakukan counter. Tapi counternya cukup dengan penjelasan terbuka melalui release, bukan dengan melabeli disinformasi,” ujarnya pada Minggu (7/9/2025).
Aulia menekankan bahwa pelabelan disinformasi berpotensi merusak iklim kebebasan pers, menurunkan kepercayaan publik terhadap media, dan menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak siap menghadapi kritik.
“Pers itu sudah menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang dan kode etik. Melabeli disinformasi dapat mengganggu kebebasan pers, melegitimasi pembungkaman, dan mendegradasi demokrasi,” tambahnya.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga hubungan sehat antara pemerintah dan pers. Pemerintah daerah, kata Aulia, harus bersikap dewasa, bijak, dan terbuka terhadap kritik tanpa memicu konflik.
“Cukup memberikan penjelasan secara terbuka, tanpa harus melabeli disinformasi. Pers itu bagian dari sistem demokrasi yang mengawasi kekuasaan, mencegah KKN, dan memastikan pemerintah berjalan dengan baik,” tegasnya.
Selain itu, Aulia juga menyoroti pentingnya selektivitas Bupati dan Wakil Bupati dalam menempatkan pejabat di lingkungan Kominfo. Menurutnya, posisi Kominfo sangat strategis sebagai corong komunikasi pemerintah.
“Kalau ditempatkan pejabat yang tidak proporsional, suasana interaksi pemerintah dan masyarakat bisa terganggu. Kominfo itu harus dijabat orang yang kapabel, bertanggung jawab, dan bisa jadi jembatan komunikasi yang membangun,” pungkasnya
