Matarakyat24.com,Jakarta-Berbicara tentang partisipasi masyarakat, keikutsertaan masyarakat dalam program atau kebijakan pemerintah merupakan suatu keharusan.
Terkait transformasi digital masyarakat yang tidak dengan digital maka diperlukan turut andil pemerintah. Aspek implementasi kebijakan dengan masyarakat ikut serta menjalankan kebijakan yang dilakukan DPR atau MPR.
Di bidang pengawasan jika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran maka akan di laporkan. Jadi yang harus dilakukan masyarakat dalam berpartisipasi yaitu implementasi kebijakan dan pengawasan.
“Diperlukan kerjasama antara pemerintah yang membuat program dengan masyarakat yang menjalankan program” ujar Desy Ratnasari dalam webinar ngobrol bareng legislator dengan tajuk “Partisipasi Masyarakat dalam Transformasi Digital” pada Senin (20/2/2023).
Senada dengan Desy, Dr. Leni Anggraini, M.Pd (Kepala Pusat Kajian Pemberdayaan Masyarakat dan KKN-LPPM UPI) menyampaikan, Kehendak zaman tidak bisa dihindarkan mulai dari pendemi covid 19 yang mengharuskan sekolah secara online, dan berjualan online dan partispasi masyarakat bisa saja menjadi aktif dan juga bisa pasir tergantung dari masyarakat mau atau tidak beradaptasi terkait perubahan ini.
Kehendak zaman tidak bisa dihindarkan mulai dari pendemi covid 19 yang mengharuskan sekolah secara online, dan berjualan online dan partispasi masyarakat bisa saja menjadi aktif dan juga bisa pasif tergantung dari masyarakat mau atau tidak beradaptasi terkait perubahan ini.
Leny menambahkan, Pergeseran pola tindakan masyarakat yang dulunya konvensional dan harus turut beradaptasi dengan dunia digital. Indonesia membutuhkan talenta digital lebih kurang 9.000.000 orang untuk 15 tahun ke depan. Dan WEF memprediksi tahun 2025 akan ada 85.000.000 pekerjaan tergantikan (automasi).
