Matarakyat24.com, Jakarta, 3 Maret 2026 — Literasi digital dinilai menjadi fondasi utama dalam memastikan sistem perlindungan sosial nasional berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran di tengah percepatan transformasi digital. Hal tersebut mengemuka dalam Forum Diskusi Publik bertema “Literasi Digital dalam Menunjang Perlindungan Sosial” yang diselenggarakan pada Selasa (3/3).
Forum menghadirkan Anggota Komisi I DPR RI Desy Ratnasari, Praktisi Komunikasi Usman Kansong, serta akademisi Universitas Budi Luhur Medya Apriliansyah sebagai narasumber.
Dalam forum tersebut disampaikan bahwa literasi digital hari ini tidak lagi sekadar kemampuan menggunakan gawai, tetapi menjadi kompetensi dasar warga negara dalam mengakses layanan publik berbasis teknologi, termasuk program bantuan sosial.
Indonesia saat ini memiliki lebih dari 210 juta pengguna internet atau sekitar 77 persen dari populasi. Namun tingginya penetrasi internet belum sepenuhnya diiringi dengan tingkat literasi digital yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kesalahan informasi hingga penyalahgunaan data pribadi dalam proses penyaluran bantuan sosial.
Desy Ratnasari menegaskan bahwa digitalisasi perlindungan sosial melalui sistem seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bertujuan meningkatkan akurasi dan transparansi penyaluran bantuan. Namun keberhasilan sistem digital tersebut sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dan aparatur dalam memahami serta mengawasi prosesnya.
Forum menyoroti masih terjadinya inclusion error dan exclusion error dalam pendataan bantuan sosial, yaitu masyarakat yang berhak namun belum terdaftar, serta sebaliknya. Literasi digital dinilai menjadi kunci agar masyarakat mampu mengecek, memperbarui, dan mengawal datanya secara mandiri melalui kanal resmi pemerintah.
Selain itu, maraknya penipuan berkedok bantuan sosial menjadi tantangan serius. Penyebaran tautan palsu, pesan singkat mencurigakan, hingga permintaan data pribadi seperti NIK dan kode OTP menunjukkan pentingnya edukasi keamanan digital secara berkelanjutan.
Usman Kansong dalam paparannya menekankan bahwa literasi digital juga berfungsi sebagai perisai terhadap kekerasan berbasis gender dan eksploitasi anak di ruang siber. Keluarga dinilai memiliki peran strategis sebagai benteng pertama dalam membangun budaya digital yang aman melalui komunikasi terbuka dan pendekatan berbasis kepercayaan.
Sementara itu, Medya Apriliansyah menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam memperkuat literasi digital nasional. Pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, serta komunitas masyarakat perlu bersinergi menghadirkan edukasi digital yang kontekstual dan inklusif, terutama bagi kelompok rentan.
Forum juga membahas pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan penyedia dompet digital dalam meningkatkan literasi keuangan bagi penerima bantuan sosial. Transformasi penyaluran bansos non-tunai dinilai membawa peluang efisiensi sekaligus tantangan literasi yang harus diantisipasi melalui edukasi terintegrasi.
Pendekatan hybrid yang menggabungkan sistem digital dan layanan tatap muka dinilai tetap relevan, terutama bagi masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses internet dan literasi teknologi.
Selain peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan perlindungan data pribadi dan keamanan siber menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan sosial berbasis digital.
Forum menyimpulkan bahwa perlindungan sosial di era digital membutuhkan tiga pilar utama: data yang akurat, sistem yang transparan, dan masyarakat yang melek digital.
Sebagai penutup, Desy Ratnasari menegaskan bahwa literasi digital merupakan investasi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan sosial bangsa.
“Transformasi digital harus memastikan masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi warga yang sadar, kritis, dan terlindungi. Literasi digital adalah jembatan agar perlindungan sosial benar-benar menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.***
