Matarakyat24/Dharmasraya – Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, melakukan gebrakan awal dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dengan merekrut jaksa dari Kejaksaan Agung sebagai pimpinan Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
Beberapa minggu lalu, tepatnya pada Senin (9/2/2026), Bupati Annisa melantik Jaksa Fungsional Ramadhani, SH., MH., sebagai pimpinan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya. Pelantikan tersebut digelar di Aula Kantor Bupati Dharmasraya.
Keputusan menunjuk pimpinan Inspektorat yang berasal dari Kejaksaan Agung ini sontak menimbulkan sorotan sekaligus harapan besar dari masyarakat Dharmasraya. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya serius dalam memperkuat pengawasan internal pemerintahan daerah.
Sekretaris KNPI Dharmasraya, Rifdal Fadli, menyatakan bahwa keputusan yang diambil Bupati merupakan langkah awal dalam menciptakan daerah yang bersih dari tindakan korupsi oleh pejabat pemerintah daerah beserta jajarannya.
“Ini adalah langkah awal untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi,” ujarnya, Selasa (17/2/2026).
Namun demikian, berselang beberapa hari sejak pelantikan, masyarakat disebut mulai menantikan kinerja nyata dari pimpinan Inspektorat yang baru, terlebih karena berasal dari Kejaksaan Agung.
Menurut Rifdal, secara umum masyarakat masih belum sepenuhnya percaya terhadap pemerintahan yang benar-benar bersih.
Ia mengaku kerap mendengar perbincangan di warung kopi terkait indikasi dan dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum pemerintah daerah maupun nagari.
“Namun masyarakat lebih memilih diam. Kehidupan di pedesaan masih sangat menjunjung tinggi nilai tenggang rasa, kental dengan persaudaraan dan hubungan kekeluargaan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, budaya hidup di kampung yang saling berkaitan.
“Saling sangkuik mayangkuik, sagan mayagan membuat masyarakat cenderung enggan bersuara secara terbuka. Karena itu, masyarakat berharap lembaga yang berwenang benar-benar mengusut dan mengawasi jalannya pemerintahan dari tangan-tangan yang zalim,” ucapnya.
Rifdal yang juga menjabat sebagai Sekretaris KAHMI Dharmasraya menegaskan, gebrakan Bupati Dharmasraya ini harus diiringi dengan perubahan nyata.
“Harus ada perbedaan yang jelas. Ini merupakan gebrakan pertama kali dilakukan di Sumatera Barat, sehingga masyarakat menaruh harapan besar kepada pimpinan Inspektorat yang baru dilantik,” tutupnya.
