Jakarta, 6 Desember 2026 – Polemik pemecatan sejumlah lurah dan kepala desa di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menuai perhatian luas, termasuk dari kalangan pemuda nasional. Benny Hasibuan, Aktivis Pemuda Nasional, menilai persoalan tersebut harus disikapi secara objektif dan konstitusional agar tidak mencederai tata kelola pemerintahan serta semangat demokrasi di daerah.
Benny menegaskan, desakan DPRD Sumatera Utara agar Gubernur Sumut Bobby Nasution menegur Bupati Tapteng Masinton Pasaribu merupakan langkah yang sah dan patut diapresiasi sebagai bentuk fungsi pengawasan politik.
“Pemecatan lurah dan kepala desa tidak boleh dilakukan secara sepihak, apalagi jika diduga bermuatan subjektif atau politis. Kepala daerah wajib tunduk pada mekanisme hukum dan administrasi pemerintahan,” ujar Benny Hasibuan, Selasa (6/1).
Menurutnya, dalam situasi pasca-bencana, seluruh elemen pemerintahan seharusnya mengedepankan kerja kemanusiaan dan solidaritas sosial, bukan justru memperuncing konflik kekuasaan di tingkat birokrasi bawah.
“Jika benar pemecatan dilakukan hanya karena perbedaan sikap atau ekspresi ucapan terima kasih kepada pihak lain yang membantu masyarakat, maka ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi lokal dan netralitas aparatur,” tegasnya.
Benny juga meminta Gubernur Sumut untuk menjalankan peran pembinaan dan pengawasan secara tegas dan adil, sebagaimana diamanatkan undang-undang, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala daerah.
“Gubernur harus hadir sebagai penyeimbang. Teguran dan evaluasi diperlukan agar roda pemerintahan daerah tetap berjalan profesional, bukan emosional,” katanya.
Lebih lanjut, Benny mendorong agar Inspektorat dan Kementerian Dalam Negeri turut memantau perkembangan kasus ini, guna memastikan seluruh keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan aturan dan kepentingan masyarakat.
“Stabilitas pemerintahan daerah sangat menentukan keberhasilan pelayanan publik, terlebih di masa pemulihan bencana. Jangan sampai konflik elit justru mengorbankan rakyat,” pungkas Benny.
