Jakarta, 13 Maret 2026 – Transformasi digital dinilai menjadi kunci penting dalam memperkuat sistem perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Hal tersebut disampaikan dalam Forum Diskusi Publik bertajuk “Transformasi Digital untuk Memperkuat Sistem Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat di Era Ekonomi Digital” yang menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan legislatif, media, dan pegiat literasi digital.
Anggota Komisi I DPR RI, Okta Kumala Dewi, menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi Indonesia untuk memastikan sistem perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang besar bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem distribusi bantuan sosial yang selama ini sering menghadapi berbagai kendala, terutama terkait akurasi data penerima bantuan.
“Dengan sistem digital, proses verifikasi data dan penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan metode manual. Hal ini penting agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Okta.
Indonesia sendiri memiliki potensi besar dalam pengembangan ekosistem digital. Jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini telah mencapai lebih dari 210 juta orang atau lebih dari tiga perempat populasi. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana memperkuat sistem perlindungan sosial nasional.
Digitalisasi juga memungkinkan pemerintah mengintegrasikan berbagai data kesejahteraan sosial sehingga kebijakan bantuan dapat disusun secara lebih berbasis data. Integrasi ini dinilai penting untuk menghindari berbagai persoalan yang selama ini sering muncul, seperti data ganda atau ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.
Selain itu, transformasi digital juga dinilai mampu membuat sistem perlindungan sosial menjadi lebih adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi masyarakat. Di era ekonomi digital saat ini, semakin banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal, ekonomi kreatif, maupun pekerjaan berbasis platform digital yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam skema perlindungan sosial konvensional.
“Pendekatan berbasis teknologi memungkinkan pemerintah menjangkau kelompok pekerja baru di sektor digital sehingga sistem perlindungan sosial menjadi lebih inklusif,” tambahnya.
Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga, dan Infrastruktur Dewan Pers, Dr. Rosarita Niken Widiastuti, menambahkan bahwa transformasi digital juga memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program perlindungan sosial.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi program bantuan secara lebih terbuka, mulai dari mekanisme pendaftaran hingga proses penyaluran bantuan.
“Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah sekaligus mendorong pengawasan publik yang lebih kuat,” jelas Niken.
Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa transformasi digital harus diiringi dengan pembangunan infrastruktur digital yang merata agar tidak menimbulkan kesenjangan baru di masyarakat.
Sementara itu, pegiat literasi digital Didi menekankan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut secara produktif dan aman.
Menurutnya, peningkatan literasi digital menjadi faktor penting agar masyarakat dapat mengakses layanan digital secara optimal sekaligus terhindar dari berbagai risiko di ruang digital, seperti penipuan atau penyalahgunaan data pribadi.
“Transformasi digital harus diiringi dengan peningkatan literasi digital masyarakat agar manfaat teknologi benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Para narasumber sepakat bahwa transformasi digital harus dimaknai sebagai upaya bersama untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Melalui pemanfaatan teknologi digital, integrasi data yang lebih baik, serta peningkatan literasi digital masyarakat, diharapkan sistem perlindungan sosial di Indonesia dapat menjadi lebih responsif terhadap berbagai perubahan sosial dan ekonomi di masa depan.
Transformasi digital pada akhirnya bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi digital berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
