Opini: Sutan Sari Alam (Wartawan Muda)
Matarakyat24/Dharmasraya – ย Ada tradisi unik setiap kali rezim kepala daerah berganti baliho baru terpasang, slogan segar bermunculan, dan yang paling menarik telinga kekuasaan tiba-tiba menjadi sangat sensitif. Bukan sensitif terhadap jeritan rakyat kecil, melainkan terhadap satu hal yang dianggap paling berbahaya kritik.
Di negeri kecil bernama Dharmasraya yang seharusnya cukup dewasa untuk berdialog kritik sering berubah status menjadi makhluk menyeramkan. Ia bukan lagi suara warga, melainkan dianggap kebencian. Ia bukan lagi pertanyaan masyarakat, tetapi dicurigai sebagai serangan pribadi. Bahkan, terkadang kritik diperlakukan seperti penyakit menular yang harus segera dikarantina sebelum menyebar ke ruang publik.
Ironisnya, mereka yang duduk di kursi kekuasaan justru sering mengaku paling terbuka. โKami siap dikritik,โ kata mereka di podium resmi. Namun ketika kritik benar-benar datang lengkap dengan data, fakta lapangan, dan suara masyarakat yang muncul bukan ruang dialog, melainkan ekspresi tersinggung.
Seolah-olah kritik adalah penghinaan, bukan kesempatan untuk bercermin.
Barangkali yang sedang kita saksikan bukan alergi biasa, melainkan sindrom baru alergi terhadap akal sehat. Sebab dalam logika pemerintahan yang matang, kritik adalah alat navigasi. Ia membantu kapal kekuasaan menghindari karang. Namun dalam praktik yang kita lihat, kritik dianggap badai yang harus dilawan bukan kompas yang harus dibaca.
Akhirnya, muncul fenomena aneh semakin kritis warga, semakin cepat label โpembenciโ ditempelkan. Masyarakat yang mengingatkan janji kampanye dianggap tidak sabar. Jurnalis yang menulis fakta lapangan dituduh menggiring opini.
Aktivis yang mempertanyakan kebijakan dianggap memiliki agenda tersembunyi. Dan masyarakat yang sekadar bertanya โMengapa?โ, sering diperlakukan seperti musuh negara.
Padahal, kritik tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari jalan berlubang yang tak kunjung diperbaiki, dari bantuan yang tidak merata, dari program yang lebih ramai di media sosial daripada di lapangan. Kritik lahir dari harapan yang belum terpenuhi. Ia adalah suara warga yang masih percaya bahwa pemerintah bisa lebih baik bukan suara orang yang ingin melihat daerahnya gagal.
Namun dalam logika kekuasaan yang rapuh, pujian dianggap loyalitas, sedangkan kritik dianggap pengkhianatan. Maka yang tersisa adalah lingkaran sempit orang-orang yang terus bertepuk tangan. Tepuk tangan menjadi mata uang politik baru. Semakin keras tepuk tangan, semakin dianggap setia. Sementara suara kritis yang justru bisa menyelamatkan kebijakandidorong keluar dari ruang percakapan.
Di titik ini, kita patut bertanya apakah pemerintah benar-benar ingin bekerja untuk rakyat, atau hanya ingin didengar tanpa mau mendengar? Karena sejarah selalu menunjukkan satu hal kekuasaan yang berjalan tanpa kritik akan kehilangan arah. Ia mulai percaya bahwa semua kebijakan sudah benar. Ia mulai mengira bahwa keberhasilan cukup diukur dari jumlah spanduk dan unggahan media sosial. Ia lupa bahwa pembangunan bukan soal citra, melainkan dampak nyata di tengah masyarakat.
Dharmasraya tidak kekurangan orang pintar. Yang sering kurang hanyalah keberanian untuk menerima kenyataan bahwa pemerintah juga bisa salah. Bahwa kebijakan bisa keliru. Bahwa suara rakyat meski pedas sering kali justru lebih jujur daripada laporan resmi yang terlalu rapi.
Satirnya, pemerintah sering mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Forum-forum diskusi digelar. Aspirasi diminta. Namun ketika aspirasi itu berisi kritik, suasana mendadak berubah dingin. Mikrofon terasa lebih berat. Wajah-wajah pejabat menjadi kaku. Dan dialog yang seharusnya terbuka berubah menjadi monolog panjang tentang pencapaian.
Tanpa kontrol sosial, pembangunan hanya menjadi proyek sepihak. Tanpa kritik, kebijakan hanya akan memantulkan suara pembuatnya sendiri. Dan tanpa ruang perbedaan pendapat, demokrasi hanya menjadi panggung seremonial ramai di awal, sunyi dalam substansi.
Maka barangkali Dharmasraya perlu mendefinisikan ulang arti kritik. Kritik bukan batu yang dilemparkan ke jendela kekuasaan. Ia adalah kaca pembesar yang membantu melihat kesalahan sebelum menjadi krisis. Ia bukan ancaman stabilitas, melainkan penyeimbang agar kekuasaan tetap berpijak pada realitas.
Jika pemerintah terus alergi terhadap kritik, yang terjadi bukanlah stabilitas melainkan kesunyian semu. Semua terlihat baik-baik saja karena tidak ada yang berani bersuara. Tetapi di balik itu, kepercayaan publik perlahan retak. Dan ketika kepercayaan runtuh, tepuk tangan tidak lagi mampu menyelamatkan legitimasi.
Pada akhirnya, pemerintah yang kuat bukanlah yang paling keras membungkam kritik, melainkan yang paling berani menghadapinya. Sebab kekuasaan yang matang tahu bahwa kritik bukan musuh melainkan tanda bahwa rakyat masih peduli.
Dan jika suatu hari Dharmasraya benar-benar menjadi daerah yang maju, kemungkinan besar itu bukan karena pemerintah berhasil membungkam kritik. Melainkan karena mereka akhirnya belajar satu hal sederhana telinga yang terbuka jauh lebih berguna daripada hati yang mudah tersinggung.
