Matarakyat24.com, Padang — Presiden Mahasiswa Politeknik ATI Padang mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional atas rangkaian bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Desakan tersebut disampaikan menyusul dampak bencana yang dinilai telah meluas dan mengancam keselamatan masyarakat.
Berbagai bencana seperti banjir besar, banjir bandang, tanah longsor, galodo, hingga gempa bumi dilaporkan menyebabkan kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas sosial ekonomi, serta meningkatnya risiko kemanusiaan bagi warga terdampak.
Presiden Mahasiswa Politeknik ATI Padang menilai, bencana yang terjadi tidak lagi dapat dipandang sebagai peristiwa lokal, melainkan telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan dan ekologis yang bersifat sistemik. Tingginya intensitas kejadian bencana dinilai mencerminkan lemahnya upaya mitigasi, tata kelola lingkungan yang bermasalah, serta respons kebijakan yang belum optimal.
“Dalam situasi seperti ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir secara penuh dan bertanggung jawab. Penetapan status bencana nasional penting untuk mempercepat penanganan darurat dan memastikan koordinasi lintas lembaga berjalan efektif,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanganan bencana yang bersifat parsial dan lamban berpotensi memperpanjang penderitaan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga miskin.
Selain penanganan darurat, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik ATI Padang juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan di wilayah Sumatera. Menurutnya, bencana tidak boleh terus-menerus dianggap sebagai peristiwa alam semata, melainkan juga akibat dari kegagalan struktural dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
BEM Politeknik ATI Padang menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu kebencanaan tersebut serta berdiri bersama masyarakat terdampak. Mereka meminta pemerintah bertindak cepat, transparan, dan berkeadilan dalam memastikan keselamatan rakyat.
Pemerintah harus hadir secara nyata, cepat, dan berkelanjutan dalam menangani banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi juga dengan solusi jangka panjang agar rakyat tidak terus menjadi korban dari kelalaian dan kerusakan lingkungan