Lima Puluh Kota, Matarakyat24.com– Harapan besar ribuan petani gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota kini terganjal tembok kebisuan. Kunjungan kerja Kepala Dinas Pertanian ke India beberapa waktu lalu, yang digadang-gadang membawa angin segar dan solusi bagi permasalahan komoditas unggulan daerah, justru menyisakan tanda tanya besar. Hingga saat ini, hampir seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari DPRD, Bupati, Sekretaris Daerah, hingga Dinas Pertanian itu sendiri, memilih bungkam terkait hasil dan tindak lanjut dari perjalanan penting tersebut.
Gambir, sebagai komoditas perkebunan strategis dan tulang punggung ekonomi ribuan keluarga di Kabupaten Lima Puluh Kota, telah lama menghadapi tantangan berat. Fluktuasi harga yang kerap merugikan petani, minimnya inovasi pengolahan, serta terbatasnya akses pasar yang menguntungkan menjadi persoalan klasik yang tak kunjung usai. Oleh karena itu, inisiatif kunjungan ke India, sebuah negara yang dikenal sebagai pasar potensial dan produsen olahan gambir, disambut dengan ekspektasi tinggi oleh masyarakat.
Namun, pasca-kunjungan yang tentu saja menghabiskan biaya tidak sedikit dari anggaran daerah, informasi yang seharusnya menjadi hak publik justru tertutup rapat. Upaya media dan masyarakat untuk mendapatkan kejelasan mengenai perjalanan tersebut belum membuahkan hasil. Pertanyaan-pertanyaan krusial, seperti rincian anggaran yang dihabiskan, daftar delegasi yang turut serta, serta evaluasi konkret atas efektivitas kunjungan dalam mengidentifikasi solusi bagi petani, masih menggantung tanpa jawaban resmi.
Publik juga menanti penjelasan mengenai bagaimana hasil kunjungan ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani gambir secara spesifik, termasuk indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Yang tak kalah penting adalah rencana tindak lanjut yang akan diimplementasikan oleh Dinas Pertanian dan jajaran Pemerintah Daerah, dan fungsi pengawasan dari DPRD termasuk linimasa dan target yang ingin dicapai agar hasil kunjungan ini benar-benar terealisasi dan memberikan dampak positif.
“Kami hanya ingin tahu, apa hasilnya dari kunjungan ke India itu? Apakah ada harapan baru bagi kami para petani? Jangan sampai kunjungan ini hanya jadi perjalanan yang menghabiskan uang rakyat tanpa ada manfaat nyata,” keluh seorang petani gambir dari Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Ia menambahkan bahwa petani sangat berharap adanya transparansi dan komunikasi yang terbuka dari pemerintah.
Kebisuan ini memicu kekecewaan mendalam dan spekulasi di kalangan masyarakat. Desakan untuk transparansi dan akuntabilitas semakin menguat. Publik menuntut penjelasan rinci mengenai alokasi anggaran dan dukungan sumber daya lainnya yang akan disiapkan untuk mendukung implementasi rencana tindak lanjut, serta bagaimana petani gambir akan dilibatkan dalam proses perencanaan dan implementasi program-program yang diinisiasi hasil kunjungan tersebut.
Tanpa komunikasi yang jelas dan terbuka, kepercayaan masyarakat Lima Puluh Kota terhadap pemerintah daerah berisiko terkikis. Saatnya pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui pihak-pihak terkait memberikan jawaban transparan dan konkret demi masa depan ribuan petani gambir yang menggantungkan hidupnya pada komoditas ini. Kebungkaman berkepanjangan hanya akan menambah daftar panjang pertanyaan tanpa jawaban dan memperpanjang penantian akan sebuah harapan.
Ketua Fraksi PAN Nurani, Marsanova Andesra, mengungkapkan bahwa secara resmi agenda kunjungan tersebut belum dibahas di tingkat fraksi. Namun, ia membenarkan adanya pembicaraan dengan Bupati terkait rencana pembangunan pabrik gambir di Lima Puluh Kota. “Menurut Bupati, pembangunan pabrik ini terkendala biaya besar dan tidak mungkin hanya mengandalkan anggaran daerah. Perlu ada dukungan anggaran dari pusat,” ujar Marsanova.
Sementara itu, Mantan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Ferizal Ridwan, menyoroti sikap DPRD yang kurang kritis. “Mestinya kita sebagai DPRD mempertanyakan urgensi, anggaran, dan termasuk izin keluar negeri. Apa manfaat dan tindak lanjut dari kegiatan dan program tersebut? Sebagai legislatif, kita memiliki hak pengawasan dan bertanya. DPRD itu kan pengawas, sebagai parlemen tentu punya hak khusus itu,” tegas Ferizal Ridwan.
Isu kunjungan ini terus menjadi sorotan publik, mengingat harga gambir dan pengelolaan sumber daya pertanian menentukan kesejahteraan masyarakat Lima Puluh Kota. Transparansi, akuntabilitas, dan keberhasilan implementasi kebijakan menjadi kunci penting yang dinantikan publik.
(Agus Suprianto)
