Matarakyat24.com, Dharmasraya – Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Jemi Hendra, menyayangkan kegaduhan yang akhir-akhir ini berkembang di masyarakat terkait pembahasan asistensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) tahun 2025.
Polemik berkembang liar seolah membenturkan dan mengadu domba antara DPRD dengan Bupati Dharmasraya terkait lokasi pembahasan asistensi.
“Ini miskomunikasi saja,” ujar Jemi Hendra, Kamis (28/8/2025). Kegaduhan semakin berkembang setelah adanya pemberitaan dari Rilis berita Kominfo dan beberapa akun media sosial, yang menyebutkan seolah DPRD menolak pembahasan asistensi jika tidak dilakukan di kota Padang.
“Padahal, pada pembahasan RPJMD tanggal 19 Agustus 2025 kita sudah menyampaikan kembali kepada Sekda terkait pembahasan asistensi tersebut, tetapi tidak ada tanggapan,” ungkapnya.
Yang kemudian terjadi, pada 20 Agustus 2025, Sekda baru menyampaikan pembatalan proses pembahasan APBD P setelah para anggota DPRD sudah berada di Padang. Hal itu membuat DPRD merasa dirugikan.
Jemi menambahkan, surat dari Pemda yang masuk pada 25 Agustus 2025 kemudian justru menimbulkan kesan seakan DPRD disudutkan di hadapan masyarakat.
“Kami juga menyayangkan terkait surat masuk pada tanggal 25 Agustus 2025 dari Pemda ke DPRD Dharmasraya yang isinya membuat kami seolah-olah dipersalahkan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Jemi Hendra menyesalkan adanya rilis pemberitaan yang dianggap sebagai pemicu konflik. Ditambah dengan postingan beberapa akun yang tampak sengaja ingin menyudutkan DPRD Dharmasraya.
“Ini yang membenturkan DPRD dengan Bupati, padahal masalahnya hanya miskomunikasi saja,” bebernya.
Dari persoalan ini, Jemi Hendra berharap kedepannya, agar release berita resmi pemkab menyuguhkan unsur pemberitaan yang berimbang, agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Hentikan juga bentuk pemberitaan yang mengadu domba antara Bupati dan DPRD kabupaten Dharmasraya, karena sejatinya kami punya niatan dan bekerja untuk tujuan yang sama, kemajuan Dharmasraya dalam semua aspek”, tutup Jemi.
Sementara, Plt Kepala Diskominfo Dharmasraya, Bobby P. Riza, membenarkan via WhatsApp pada Kamis (28/8/2025), bahwa semua itu release resmi yang bersumber dari Kominfo.
“Ini kan rilis resmi dari kami. Saya rasa Pemkab wajib satu suara terkait hal ini,” pungkasnya.(*)Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Jemi Hendra, menyayangkan kegaduhan yang akhir-akhir ini berkembang di masyarakat terkait pembahasan asistensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) tahun 2025.
Polemik berkembang liar seolah membenturkan dan mengadu domba antara DPRD dengan Bupati Dharmasraya terkait lokasi pembahasan asistensi.
“Ini miskomunikasi saja,” ujar Jemi Hendra, Kamis (28/8/2025).
Kegaduhan semakin berkembang setelah adanya pemberitaan dari Rilis berita Kominfo dan beberapa akun media sosial, yang menyebutkan seolah DPRD menolak pembahasan asistensi jika tidak dilakukan di kota Padang.
“Padahal, pada pembahasan RPJMD tanggal 19 Agustus 2025 kita sudah menyampaikan kembali kepada Sekda terkait pembahasan asistensi tersebut, tetapi tidak ada tanggapan,” ungkapnya.
Yang kemudian terjadi, pada 20 Agustus 2025, Sekda baru menyampaikan pembatalan proses pembahasan APBD P setelah para anggota DPRD sudah berada di Padang. Hal itu membuat DPRD merasa dirugikan.
Jemi menambahkan, surat dari Pemda yang masuk pada 25 Agustus 2025 kemudian justru menimbulkan kesan seakan DPRD disudutkan di hadapan masyarakat.
“Kami juga menyayangkan terkait surat masuk pada tanggal 25 Agustus 2025 dari Pemda ke DPRD Dharmasraya yang isinya membuat kami seolah-olah dipersalahkan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Jemi Hendra menyesalkan adanya rilis pemberitaan yang dianggap sebagai pemicu konflik. Ditambah dengan postingan beberapa akun yang tampak sengaja ingin menyudutkan DPRD Dharmasraya.
“Ini yang membenturkan DPRD dengan Bupati, padahal masalahnya hanya miskomunikasi saja,” bebernya.
Dari persoalan ini, Jemi Hendra berharap kedepannya, agar release berita resmi pemkab menyuguhkan unsur pemberitaan yang berimbang, agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Hentikan juga bentuk pemberitaan yang mengadu domba antara Bupati dan DPRD kabupaten Dharmasraya, karena sejatinya kami punya niatan dan bekerja untuk tujuan yang sama, kemajuan Dharmasraya dalam semua aspek”, tutup Jemi.
Sementara, Plt Kepala Diskominfo Dharmasraya, Bobby P. Riza, membenarkan via WhatsApp pada Kamis (28/8/2025), bahwa semua itu release resmi yang bersumber dari Kominfo.
“Ini kan rilis resmi dari kami. Saya rasa Pemkab wajib satu suara terkait hal ini,” pungkasnya.(*)
